Informasi lainnya lihat ke atas, silahkan pilih sesuai tahun penerbitan

Selamat datang di Kelurahan Sukabumi Utara

Minggu, 27 November 2011

NOTULENSI RAPAT YG DIHADIRI KASI KESMAS

LAPORAN HASIL RAPAT

KASI KESMAS KELURAHAN MERUYA SELATAN

Nomor Surat : 316/1.856.1 Tanggal 22 Maret 2011

Asal Undangan : Kecamatan Kembangan

Undangan : 1. Ka. KUA Kecamatan kembangan

2. Para Lurah se-Kecamatan Kembangan

3. Ketua MUI Kecamatan Kembangan

4. Pengurus Masjid Al Mansyuriah

Disposisi Surat : Tanggal 23 maret 2011

Instruksi ditujukan pada Kesmas agar hadir dan laporkan hasilnya

Hasil Rapat :

1. Acara dibuka oleh Sekcam Kecamatan Kembangan

2. Penjelasan disampaikan Kasi Kesmas Kecamatan :

A. Persiapan Pengajian Majelis Dzikir Al-Fauz

Kembangan mendapat jadwal putaran ke 6 yakni hari sabtu, tgl 9 April 2011

Lokasi di Kelurahan Kembangan Selatan, Rt.03 Rw.09 depan KUM di Masjid Al-Mussairrin Yayasan Al-Mansyuriah

Jumlah jamaah diperkirakan 500 orang, masing-masing kelurahan mengerahkan jemaah sebanyak 50 orang

Acara dimulai jam 08.00 dengan acara sbb :

- Sambutan2

- Sholat Dhuha

- Dzikir : Ust Mayib Kulyubi

- Tauziah : Ust Syafei Mustama

- Do’a

Pakaian jemaah koko putih, untuk rombongan dari kelurahan sdh dikondisikan oleh lurah-masing-masing.

B. Menyikapi Kegiatan Ahmadiyah di lingkungan Jakarta Barat

Berdasarkan Instruksi Gub No 15 tahun 2011 agar lurah mengambil langkah-langkah pengawasan secara langsung terhadap kegiatan ahmadiyah di lingkunganya

Rencana Kec Kembangan akan mengadakan sosialisasi pada masyarakat tentang keberadaan ahmadiah.sementara ada 2 opsi tempat sosialisasi di pusatkan di satu tempat atau diadakan di masing-masing kelurahan, keputusan tempat sosialisasi akan disampaikan setelah rapat dengan Bpk camat kembangan.

Jakarta, 24 Maret 2011

Yang melaporkan

Kasi Kesmas


LAPORAN HASIL RAPAT 6 APRIL 2011

KASI KESMAS KELURAHAN MERUYA SELATAN

Nomor Asal Surat : 59/PC/PSSI/JB/IV/2011

Asal Surat : PENGURUS CABANG PSSI KOTA ADM JAKARTA BARAT

Daftar Undangan :

1. Para pejabat Muspiko

2. Sekretaris, Asisten, Kabag, Ka kantor,Kasudin

3. Ketua KONI JKB

4. Para Camat dan Lurah se Jakarta Barat

5. Pengurus PSSI, wartawan, panitia pelaksana, Radio CBB

6. Para Manager Futsal, manager Klub Sepak Bola

Acara : Launching dalam Rangka Pelaksanaan Turnamen Futsal

Tempat : Ruang Pola Kantor Walikota Jakarta Barat

Disposisi Surat : Tgl 5/4 2011 Instruksi dari Lurah ditujukan pada Kesmas agar hadir dan

laporkan hasilnya

Hasil Rapat :

Rapat dimulai pk 14.47

I. Paparan Ketua umum Pengcab PSSI Drs. H.Sukarno, MM

Dalam kegiatan PSSI bukan hanya sepak bola saja melainkan juga olahraga Futsal, pertemuan hari ini dalam rangka launching tournament Futsal 2011 : diselenggarakan bersama radio CBB , sponsorship serta participant.

Tujuan Kegiatan

1. Menjalin silahturahmi pemain futsal

2. Perluas jaringan futsal Jakarta barat utk berprestasi

3. Ajang kompetensi

4. Menciptakan trend positif

Pelaksanaan Turnamen 16 april sd 1 Mai 2011 , tempat di Hall Stadion Cendrawasih Cengkareng Jakarta Barat jam 08.00 WIB sd 22.00 WIB

Peserta adalah klub futsal yang aktif di Jakarta pada 5 wilayah dan sekitarnya

Jlh klub peserta diperkirakan128 club

Kegiatan :

Games interaktif dan bazaar

Hadiah sertifikat ,piala dan uang pembinaan

Ketua Pelaksana kegiatan: Drs. Eman Suparman

Biaya pendaftaran peserta Rp.400 ribu/Klub

Tema : Menjalin silahturahmi melalui futsal di Jakarta barat.

II. Sesi Tanya jawab :

WARTAWAN :

1. Bagaimana program berkelanjutannnya terutama masalah anggarannya ?

Jawab Drs. Sukarno, MM : Mengajak masyarakat untuk berjiwa olahraga, jangan tergantung pada anggaran, niat PSSI pangcab Jakbar untuk mengolahragakan masyarakat, pengurus bukan hidup di PSSI tetapi menghidupkan PSSI diperlukan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, sumber anggaran antara lain dari sponsor bukan hanya untuk kepentingan perusahaannya melainkan partisipasi akan kecintaan terhadap olah raga.

Semua Ini dapat berjalan jika pengurus olahraga bisa dipercaya oleh masyarakat. Olahraga tidak akan berhenti hanya karena anggaran.

2. Wartawan Indopos :

Persiapan sejauh ini sdh berapa yang mendaftar ? Darimana saja dan bagaimana kondisi lapangan ? apakah nyaman buat penonton ? Mohon transparansi PSSI , punya anggaran berapa dan bagaimana system penganggaran? Swadaya ?

Jawab oleh Ketua panitia : formulir yg sudah disiapkan sebayak 200 exp saat ini sudah habis semua, sampai hari ini 32 club sudah pengembalian form, batas 13 april tehnikal meeting. Untuk keamanan penonton, ijin keramaian sdh selesai. Informasi pendaftaran selalu di sampaikan lewat radio.

Jawaban oleh Ketua PSSSI Pengcab Jakarata Barat Sukarno : Anggaran PSSI ada dalam APBD tetapi bila ditanyakan apakah cukup ? tentusaja tidak namun diupayakan dimanfaat kan sebaik mungkin dan dibantu oleh sponsor serta partisipan, laporan penggunaan anggaran selalu dilaporkan pada pimpinan tingkat provinsi, anggaran APBD 450 juta pertahun, khusus untuk kegiatan futsal ini, hanya dari sponsor, participant dan pendaftar dan sedikit dari APBD

3. Pertanyaan dari undangan : Usia peserta yg bias mengikuti turnamen ?

Jawab : 16 tahun keatas

4. Wartawan : tadi disebutkan ada 128 club ? di Jakarta barat ada berapa club ? diluar Jakarta bgmn ?

Jawab ketua pelaksana : ada 300 club se Jabodetabek, Jakart ada 100 klub sisanya di luar Jakarta.

Lapangan futsal ada berapa ? Jawab : Jumlah pastinya ada pada diinas olahraga,dalam kegiatan ini satu lapangan bias digunakan bergantian sesuai jadwal.

5. Tanggapan Johansyah dari kecamatan : di tambora ada kegiatan futsal tepatnya di rumah susun untuk kegiatan positif mengatasi/menghindari kenakalan remaja seperti narkoba, dengan adanya turnamen tk Jakarta barat sangat bersinergi dengan kegiatan di wilayah Tambora

6. Wartawan : Mohon penjelasan mengenai bazaar dan games interaktif :

Jawab Ketua panitia: itu dilaksanakan hanya pada event pembukaan ada pameran seperti produk olahraga serta aksesoris.

7. Wartawan sinar harapan : system berlaku kompetisi penuh atau setengah putaran ? total hadiah keseluruhan ?

Jawab : system gugur , jumlah total hadiah 30 juta, variatif

8. Batasan umur teratas dan bagaimana persiapan tim dokter ?

Jawab : Variasi 16 tahun keatas, tim medis disiapkan beserta ambulance juga, rs rujukan sdh di persiapkan.

9. Pertanyaan Camat (?) : Berapa target club yg akan di ikutsertakan, jika lebih bagaimana fasilitas cendrawasih ?

Jawab : Pertandingan jam 8 pagi sampai 10 malam hanya hari sabtu dan minggu sehingga tidak mengganggu aktifitas kerja ( jawaban tidak nyambung ?)

10. Wartawan : Kondisi lapangan bocor gak ?

Jawab : Standar national bukan rumput sintetis, lapangan cendrawasih tidak bocor.

11. Hendrik (ketua harian club futsal) : kredibilitas wasit ? pengalaman terdapat wasit yang memihak jangan sampai terulang khawatir terjadi keributan ?

Jawab Sukarno : wasit yang dipilih diberikan arahan untuk berbuat terbaik dan benar, moral memang penting dan ini tanggungjawab pengurus, kedepan semoga tidak akan terjadi seperti yang dikhawatirkan.

12. Saran dari polres : antisipasi kejadian seperti di cengkareng, adanya pemanfaatan situasi oleh pihak tdk bertanggungjawab

III. Penutup

Diharapkan agar kelurahan dan kecamatan memberikan informasi ini kepada masyarakat dan memberikan dorongan klub-klub yang ada untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Rapat ditutup pukul 15.57 WIB oleh Ketua PSSI Pengcab Jakarta Barat dan diakhiri dengan Do’a.

Jakarta, 6 April 2011

Yang melaporkan

Kasi Kesmas Kelurahan Meruya Selatan

Muhammad Ali, SKM

Nip. 140 292 707


NOTULEN RAPAT

Hari : Rabu

Tanggal : 27 april 2011

Jam : 14.10 sd 15.44

Tempat : Ruang kerja Lurah Meruya Selatan

Acara : Rapat tindak lanjut aduan masyarakat di harian Poskota tgl

20/4.2011

  1. Pimpinan Rapat : Lurah Meruya Selatan Bpk. Saumun, S.Sos
  2. Peserta :

Muhammad Ali ( Notulis)

Pengelola Koperasi:

1. Lena ( manager KJK )

2. Diana Yuli (Marketing)

3. Kartini (kasir)

Pengurus Koperasi:

1. Niswan (Ketua KJK)

2. Khaharuddin (Pengawas)

3. Nian (Pengawas)

4. Jahroni (pengawas)

5. Nasurrulah (sekretaris I)

6. Dani (Sekretaris II)

  1. Hasil Rapat :

Dibuka oleh Lurah Meruya Selatan bahwa rapat ini akan membahas :

1. Surat Walikota Jakarta Barat Tanggal 8 April 2011.No.1882/-1.883.1 tentang dokumen pengalihan dana Bina ekonomi PPMK.

2. Surat Dinas Koperasi,usaha mikro,kecil dan menegah dan perdagangan. Tentang peringatan untuk mengembalikan uang dana bergulir PEMK

3. Surat pembaca Pos Kota tanggal 20 April 2011 mengenai keluhan bahwa KJK Kelurahan Meruya Selatan belum mencairkan permohonan pinjaman masyarakat.

Tanggapan :

1. Tanggapan Pengurus KJK :

Menaggapi surat dari dinas koperasi, ketua KJK mengatakan bahwa redaksi surat tersebut tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi, yakni dikatakan bahwa KJK Meruya Selatan “tidak lagi memenuhi kewajiban pengembalian angsuran pokok dana bergulir dan bagi hasil” hal tersebut seharusnya “redaksinya” diperbaiki karena KJK sejak desember 2010 tetap mengansur dana pokok namun memang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pengelola KJK Dinas Koperasi yakni sebesar Rp.22.500.000 perbulan. Ketua KJK Meruya selatan sudah memberi teguran dan sudah mendatangi debitur untuk menunaikan kewajiban membayar angsuran tersebut.

Mengenai penundaan pencairan permohonan pinjaman tahap 2 ini, memang KJK belum mengajukan proposal, salah satu penyebabnya adalah adanya kekhawatiran karena tahun lalu (2010,red) masyarakat menganggap dana tersebut merupakan dana hibah akibatnya proses pengembalian angsuran pinjaman tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Disamping itu KJK tidak diberikan wewenang untuk menggulirkan dana dari hasil setoran angsuran pinjaman masyarakat, dana pengembalian tersebut terlebih dahulu harus disetorkan ke Bank DKI, jika uang tersebut langsung digulirkan justru akan menambah masalah. Hal ini bisa diatasi jika ada tambahan dana agar dapat digulirkan lagi oleh KJK.

Hal lain adalah sejak adanya KJK ini sebenarnya menjadi “beban” bagi pengurus dan pengelola, hal ini disebabkan karena pemerintah kurang memperhatikan aspek-aspek seperti : beban kerja pengurus dan pengelola, tidak adanya gaji, tidak ada honor, tidak ada anggaran operasional ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kerja pengelola dan pengurus yang lebih baik (kinerja,red).

Nasrullah, Sekretaris KJK menambahkan proposal tahap kedua mendapatkan hambatan karena dalam proposal tersebut harus mencantumkan nama-nama nasabah fix yang jumlah pinjamannya ditargetkan sebesar Rp.460 juta, sementara sampai bulan ini baru tercapai permohonan Rp.169 juta, jadi apakah harus dimanipulasi ? hal ini tentu saja tidak diinginkan.

2. Tanggapan pengelola

Lena (manager KJK) menyampaikan bahwa sejak desember 2010 sd maret 2011 sudah ada pengembalian dari nasabah namun jumlahnya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan KJK Dinas Koperasi, pada bulan desember 2010 total pengembalian 11 juta an, Januari 12 jt an, februari 10 jt an dan pada maret sebesar 12 jt an.

Sampai dengan hari ini sudah banyak permohonan yang masuk ke KJK untuk mengajukan pinjaman, pinjaman tersebut bervariasi mulai 1 juta sd 5 juta , total dari permohonan tersebut belum mencapai 460 juta seperti yang ditargetkan oleh KJK dinas Koperasi, sehingga KJK Kelurahan juga kesulitan untuk mencari pemohon agar jumlahnya mencapai 460 jt pinjaman sebagai prasayarat proposal tahap 2.

3. Tanggapan pengawas

Nian (pengawas KJK) beranggapan bahwa masalah ini terjadi akibat kesalahan system hal ini ditandai dengan fakta bahwa uang yang dikucurkan sangat cepat habisnya sementara uang setoran pengembalian dari nasabah tidak boleh langsung digulirkan.

Arahan :

Lurah Meruya selatan memberikan arahan sbb :

1. Pengurus KJK untuk segera mengklarifikasi surat teguran dari Dinas Koperasi dan melampirkan bukti setoran.

2. Pengurus dan pengelola melakukan pengkajian mengapa target setoran tidak tercapai, karena jika ini masih terjadi maka akan menghambat pencairan dana tahap 2, diharapkan KJK Meruya Selatan melaksanakan amanah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena ini merupakan program pemerintah dan menjadi perhatian khusus.

3. Pengurus dan pengelola hendaknya selektif dalam memberikan/mengabulkan permohonan nasabah, KJK ini diberikan pada warga yang sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, diantaranya bahwa pinjaman tersebut benar untuk nasabah yang memiliki usaha dan bukan untuk kebutuhan konsumtif

Demikian disampaikan sebagai bahan tindak lanjut

Jakarta, 27 April 2011

NOTULIS

Kasi Kesmas Kelurahan Meruya Selatan

Muhammad Ali, SKM

Nip. 140 292 707

LAPORAN HASIL RAPAT 3 MEI 2011

KASI KESMAS KELURAHAN MERUYA SELATAN

Nomor Asal Surat : 2.084/-079-51

Asal Surat : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN, DAN KELUARGA

BERENCANA PROV DKI JAKARTA

Daftar Undangan : Kelurahan dan Kecamatan se DKI Jakarta

Acara : Bimbingan Tekhnis Lumbung Pangan Kelurahan

Tempat : Gedung LPMJ Pulogadung

Disposisi Surat : Tgl 2 Mei 2011 Instruksi dari Lurah ditujukan pada Kesmas agar hadir dan

laporkan hasilnya

Hasil :

Bintek dimulai Pukul 9.30 WIB dibuka oleh Kabid Bina Kesmas Ibu Tiorma :

- Jumlah peserta yang akan mengikuti Bintek Revitalisasi Lumbung Pangan Angkatan I ini adalah sebanyak 163 orang terdiri dari Kecamatan dan Kelurahan : Jakarta Barat, Pusat, Utara dan Kepulauan Seribu. Untuk kelurahan dan kecamatan lainnya dilaksanakan pada angkatan ke II tgl 4 Mei 2011.

- Tujuan umum kegiatan revitalisasi ini adalah untuk meningkatkan peran kelembagaan dalam melaksanakan fungsi social dan fungsi ekonomi dan tujuan khususnya 1. Untuk meningkatkan pengetahuan pengelola 2. Revitalisasi lumbung pangan yang belum berjalan 3. Peningkatan peran Pembina lumbung pangan.

Sambutan Kepala BPMPKB Drs.H.Asep Saefudin, M.Si :

- Revitalisai Lumbung pangan merupakan bagian dari program “early warning system” atau system kewaspadaan dini masyarakat. Dengan revitalisasi diharapkan kedepan kesiapan masyarakat untuk menghadapi bencana akan lebih baik, kelurahan merupakan unit pemerintah terdepan harus memiliki system tanggap sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti musibah banjir dan bencana lainnya, dengen segera dapat melakukan tindakan, sudah ada kesiapan pangan.

- Pada masa lalu Lumbung pangan disiapkan masyarakat sebagai lumbung bibit dan lumbung untuk menghadapi masalah paceklik, tapi di era sekarang ini terutama di Jakarta , lumbung pangan diharapkan sebagai fungsi social dan fungsi ekonomi.

Pembicara I DR. Dwi Andreas Santoso : Departemen Ilmu tanah dan sumberdaya lahan, fakultas pertanian IPB, ketua pogram S2 Biotekhnologi tanah IPB :

- 4 Dimensi Pangan :

1. Ketersediaan , terkait dengan tehknologi, cuaca dan petani

2. Aksesibilitas, terkait dengan kemmpua individu memperoleh pangan

3. Penggunaan terkait dengan keamanan pangan

4. Stabilitas, terkait dengan iklim, fluktuasi harga

- Pertanian merupakan lahan terluas di Indonesia yakni seluas 21 juta hektar dan 7,7 juta hektar berupa persawahan.

- Perubahan iklim menyebabkan kita perlu kewaspadaan terhadap ketersediaan pangan.

- Terjadi fenomena DENSO : iklim kering-banjir mempengaruhi 15 sd 35 % pertanian gandum, perubahan iklim sangat berpengaruh pada petani kecil.

- Pada daerah2 / Negara yang beriklim sedang, pengaruh perubahan iklim terhadap pertanian adalah hal yang positif, lahan manjadi lebih luas, tetapi sebaliknya pada daerah tropis adanya perubahan iklim menyebabkan hal negative, penurunan lahan pertanian, penurunan kesuburan tanah, peningkatan harga pertanian.

- Indonesia menempati ranking ke 2 negara impor, urutan pertama adalah mesir.

- Lahan pangan di Indonesia termasuk yang kecil, yakni hanya 385 m/ kapita artinya untuk satu kepala hanya tersedia sumber pertanian seluas 385 m, bandingkan dengan Australia yakni 20.876 m/kapita.

- Upaya mengatasi kekhawatiran terjadinya kekurangan pangan : dengan pemberdayaan terhadap petani, tersedia jaringan penyediaan pangan dan alternative mengembangkan pertanian perkotaan.

- Pertanian perkotaan berupa pemanfaatan lahan di kota dengan system hydroponic atau atau pemanfaatan pot untuk menanam tumbuhan produktif, adapun pertimbangannya adalah :

1. Akses di kota lebih luas ke masyarakat

2. Biaya distribusi dan packing lebih murah

3. Menciptakan lapangan kerja lebih luas

4. Akses terhadap masyarakat miskin perkotaan

5. Tersedianya pangan segar .

Disamping keuntungan tersebut, juga terdapat kekurangannya yakni resiko pencemaran lingkungan.

Pembicara II BAPEDA DKI Jakarta (Bpk. Made , kabid perekonomian) :

- Dahulu konsep lumbung pangan sudah dijalankan yakni berupa Waserba (warung serba ada) tapi kemudian tidak berkembang karena tidak dikelola dengan baik, justru konsep waserba kemudian dimanfaatkan pihak swasta dengan mendirikan mini market-mini market yang pada akhirnya menyeret beberapa pejabat kelurahan di DKI Jakarta.

- Mini market yang ada, konsepnya sama dengan waserba yakni menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, namun orientasinya adalah bisnis.

- Waserba dengan beberapa modifikasinya kemudian berubah menjadi system stok/ gudang, sayangnya lumbung pangan yang berupa gudang tersebut seperti “gudang mati” yang mengakibatkan pangan yang disimpan dalam gudang menjadi rusak.

- Kebutuhan pangan DKI Jakarta bersumber utama dari luar daerah sehingga yang menjadi focus adalah bagaimana system distribusi yang efektif dan ekonomis.

- Faktanya adalah produk import lebih baik dari produk local, konsep kebutuhan pangan Jakarta adalah mencari barang yang bagus dengan harga yang murah.

- Hendaknya dibuat masterplan yang jelas kemana arah kesiapan ketahanan pangan yang akan dibuat termasuk ide-ide kreatif dari kelurahan atau kecamatan sehingga menemukan formula yang lebih effektif, effisen dan ekonomis.

Pembicara III dan IV, Biro Perekonomian DI Jakarta (Ibu Retno) dan kabid ketahanan pangan Dinas kelautan dan perikanan prov DKi Jakarta ( Bpk Darma setiawan) :

- Kebijakan distribusi pangan DKI Jakarta, ada Tim Ketahanan pangan DKI Jakarta yang lingkup kebijakannya meliputi pengawasan ketersediaan, konsumsi dan distribusi di Daerah Jakarta

- Ketergantungan pangan dari daerah lain sangat tinggi yakni 95% dari kebutuhan pangan.

- Masih sering terjadi lonjakan harga (ketersediaan di masyarakat sedikit)

- Masih belum optimal pemanfaatan pekarangan

- Belum optimalnya system pengawasan pangan.

- Diperlukan ketahanan pangan yang mantap yakni terpenuhinya pangan bagi rumah tangga baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau

- Strategi : penyediaan cadangan pangan pemerintah (pusat, provinsi,Kota/kab dan kelurahan), Pemberdayaan usaha/Aribisnis Masyarakat..cadangan pangan masyarakat, sosialisasi pola konsumsi pangan 3 B : mutu, dan keamanan pangan.

SARAN-SARAN TERTULIS (sdh disampaikan) :

Kasi Kesmas Kelurahan Meruya selatan (ALI):

1. Rencana Ketahanan pangan kelurahan berupa lumbung pangan menyesuaikan dengan arah kebijakan yang dibuat Pemda DKI, kebijakan tersebut hendaknya diturunkan dalam bentuk JUKLAK dan JUKNIS sehingga kelurahan dapat melaksanakan tidak keluar dari aturan yang sudah ditetapkan.

2. Diperlukan Pelatihan “tehknis” lebih dari sekedar “sosialisasi” kepada petugas lumbung pangan, yakni diperlukannya pengetahuan mengenai system pergudangan yg memenuhi syarat, pengetahuan tehnis mengenai kadaluarsa bahan pokok, dan bimbingan mengenai kejujuran dan keikhlasan.

3. Tim Pembina Ketahanan pangan provinsi, jika perlu dapat merencanakan study banding ke Jepang mengenai bagaimana jepang menggunakan tekhnologi sederhana untuk cara penyimpanan Beras dlm jangka lama di dalam gudang, karena faktanya Bulog belum dapat mengatasi kerusakan beras dalam gudang.

4. Sistem WASERDA perlu menjadi perhatian untuk mengatasi hambatan adanya bahan pokok yang sering rusak di gudang, Waserda bias mandiri atau kolaborasi dengan pedagang sekitar kelurahan.

5. Untuk jangka panjang metode “pertanian perkotaan” dapat dijadikan alternative untuk mengatasi ketahanan pangan.

Jakarta, 3 Mei 2011

Yang melaporkan

Kasi Kesmas Kelurahan Meruya Selatan

Muhammad Ali, SKM

Nip. 140 292 707

LAPORAN KASI KESMAS KELURAHAN MERUYA SELATAN

HARI BULAN BAKTI GOTONG ROYONG

KESATUAN GERAK PKK DAN HARI KELUARGA NASIONAL

Asal undangan : BROADCHAST VIA HANDY TALKI (HT)

: JAKARTA BARAT

Daftar Undangan : Muspida se Jakarta Barat, Budha Tzu Chi, Kelurahan dan Kecamatan se

Jakarta barat

Acara : PENCANANGAN Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII,

Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXXIX dan Hari kesatuan

Gerak PKK

Tempat : Gedung Pertemuan Budha Tsu Chi cengkareng Jakarta barat

Disposisi Surat : Instruksi via HP dari Lurah ditujukan pada Kasi Kesmas agar hadir

bersama 2 orang staff Kelurahan.

Hasil :

1. Acara dimulai Pukul 09.00 WIB.

Dimulai dengan Menyanyikan lagu Indonesia raya dan dilanjutkan qosidah dari Tim Penggerak PKK Jakarta Barat.

2. Laporan Ketua Panitia

Masyarakat menaruh apresiasi dan menyambut gembira bahwa Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII, Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXXIX dan Hari kesatuan Gerak PKK, senantiasa dapat dilaksanakan setiap tahun dikalangan masyarakat dengan berbagai aktualisasi kegiatan. Diantaranya layanan KB dan Bazar hasil karya PKK.

3. Sambutan Walikota Jakarta Barat.

Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII, Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXXIX dan Kesatuan Gerak PKK .Dalam sambutannya Walikota meminta kepada seluruh aparat pemerintah dapat segera meninjak lanjuti, khususnya pelaksanaan BBGRM yang disesuikan dengan situasi dan kondisi di Kelurahan masing-masing.

Penyelenggaraannya diharapkan mampu mendorong kesadaran dan sikap masyarakat dalam menumbuh kembangkan anak Bangsa baik secar fisik, mental maupun moral dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya untuk menumbuhkan kegotong royongan masyarakat, guna terwujudnya keluarga mandiri, tidak menjadikan beban pembangunan Bangsa dan Negara.

Gotong Royong adalah sikap yang sudah melekat pada diri Bangsa Indonesia semenjak Nenek Moyang kita menghuni bumi nusantara ini secara turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam kehidupan keluarga, sifat gotong royong juga tercemin dari rasa saling asah, saling asih dan saling asuh diantara anggota keluarga yang merupakan implementasi fungsi-fungsi keluarga.

Melalui Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat VIII, Peringatan Hari Keluarga Nasional XXXIX dan Hari Kesatuan Gerak PKK, merupakan salah satu momentum untuk memecahkan permasalahan dengan memberdayakan masyarakat dalam rangka membangun bersama antara pemerintah, masyarakat dan para stakeholder dengan mengedepankan semangat gotong royong dalam rangka menuju terciptanya keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin yang dilandasi dengan iman dan taqwa.

4. Kunjungan Walikota dan Muspida ke lokasi Bazar

Jakarta, 9 Juni 2011

Yang melaporkan

Kasi Kesmas Kelurahan Meruya Selatan

Muhammad Ali, SKM

Nip. 140 292 707


LAPORAN HASIL RAPAT 21 NOVEMBER 2011

KASI KESMAS KELURAHAN MERUYA SELATAN

Nomor Asal Surat : 6142/-079

Asal Surat : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN, DAN KELUARGA

BERENCANA PROV DKI JAKARTA

Daftar Undangan : Para lurah Jakarta Pusat Utara dan Barat (senin) Selatan dan timur (selasa)

Acara : pendampingan Kader pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Tempat : Gedung Joeang 45

Disposisi Surat : Tgl 21 November 2011 Instruksi dari Lurah ditujukan pada Kesmas agar

hadir dan laporkan hasilnya

Hasil :

Bintek dimulai Pukul 9.30 WIB

Laporan Kabid Bina Kesmas Ibu Tiorma :

Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta telah melatih 1261 orang Kader Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan perwakilan dari 267 kelurahan yang ada di DKI Jakarta yaitu terdiri dari ; Jakarta Pusat 139 Orang, Jakarta Barat 342 Orang, Jakarta Utara 30 orang, Jakarta selatan 455 orang, dan Jakarta Timur 200 orang serta Kepulauan 1000 sebanyak 30 orang.

- Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) adalah warga masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur; Ibu Rumah Tangga, TOMA, ormas, PKK, LMK dll, selama ini belum ada pendamping dari kantor Kelurahan dan selama ini yang menangani pemberdayaan Masyarakat dikelurahan adalah seksi Kesmas, namun demikian bukanlah perangkat organic BPM sehingga dalam pelaksanaannya kurang optimal.

- Pendampingan oleh unsure pemerintah/kelurahan diharapkan agar Lurah dapat mengenal KPM, dapat melakukan pembinaan, pengarahan dan pelaporan diharapkan agar peran KPM meningkat dengan adanya pendampingan.

Maksud diadakan pertemuan ini :

- Adanya peningkatan pemahaman dan kesamaan pandang perlunya pendampingan kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat

- Peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi lurah dan aparat sehingga memiliki kompetensi untuk melakukan pembinaan.

- Meningkatnya peran KPM dalam masyarakat.

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan selama 2 hari, Hari I diberikan pada kelurahan di wilayah Pusat, Utara dan Barat sedangkan hari ke II bagi Kelurahan dalam wilayah Timur, selatan dan Kepulauan 1000.

Narasumber dalam kelgiatan ini adalah :

1. Kemendagri

2. Komisi E

3. Biro tappem

4. BPMPKB

Hasil yang diharapkan dari pertemuan ini :

1. Peningkatan pemehaman Lurah dan aparat Kelurahan

2. Peningkatan dukungan dari pemerintah pada Kader Pemberdayaan Masyarakat

3. Peran KPM makin nyata dan dapat dievaluasi

Sambutan Kepala BPMPKB : H Asep Syaifuddin :

Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sangat diperlukan bagi terlaksananya berbagai program pemerintah, ini merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat yang merupakan salah satu unsur Good Governance, pendampingan sangat diperlukan oleh karena pemerintah memiliki tanggungjawab dan mengakomodir peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Persoalannya adalah siapa yang mendampingi ? lurah sebagai urban manager memiliki wilayah kerja yang paling dekat dengan masyarakat, lurah memiliki perangkat yang lengkap sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yakni dari sisi SDM maupun anggaran, Dukungan Lurah terhadap keberadaan Kader pemberdayaan Masyarakat sangat diperlukan bagi terlaksananya peran Kader pemberdayaan Masyarakat

MATERI DISKUSI :

Peran Lurah dalam Pendampingan KPM ( M. Arifin, MAP)

Dasar Hukum : UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, UU 29 Th 2007, PP 73 th 2005 tentang Kelurahan, PP 19 2008 tentang Kecamatan, Perda 10 2008 tentang organisasi tata pemerintahan, Pergub 146 2009 tata org dan tata kerja Kecamatan serta Pergub 147 tahun 2009 tentang tata org dan tata kerja kelurahan.

APBD DKI Jakarta tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp.36,02 Trilyun

Terdapat 9 Dedicated Program : 1. Pengendalian Banjir 2. Pembangunan Perhubungan dan Transportasi 3. Penanggulangan Polusi dan Perubahan Iklim 4. Peningkatan Kualitas Kebutuhan dasar Masyarakat 5. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan 6. Pengembangan budaya keragaman 7. Penerapan kaidah Good Government 8. Pengelolaan Bencana 9. Antisipasi Perubahan Iklim

PP No 73 tahun 2005

Tugas Lurah :

- Menyelenggarakan urusan Pemerintahan

- Menyelenggarakan Urusan pembangunan

- Menyelenggarakan Urusan Kemasyarakatan

Fungsi Lurah :

- Pelaksanaan Kegiatan pemerintah Kelurahan

- Pemberdayaan masyarakat

- Pelayanan masyarakat

- Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum

- Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum

- Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

TUGAS LURAH (Pergub No 147 tahun 2009) :

- Menyusun dan Pelaksanaan RKA kelurahan

- Pelaksanaan tugas pemerintah daerah yang dilimpahkan dari Gubernur

- Pengendalian operasional pemeliharaan ketentraman dan ketertiban dan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur oleh satuan PP Kelurahan

- Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat kelurahan

- Pembinaan Lembaga Masyarakat

- Pemeliharaan prasarana dan sarana umum termasuk saluran air lingkungan serta saluran tersier lainnya…

- Kader Pemberdayaan Masyarakat dibentuk dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan di kelurahan dan kelurahan. Hubungan kerja KPM dengan Kepala Kelurahan atau Lurah, Lembaga Kemasyarakat, Kader Teknis, dan kelompok masyarakat bersifat koordinatif dan konsultatif. Mendagri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Kelurahan dan Lurah melakukan pembinaan dan supervisi terhadap KPM secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan.

- Lurah diharapkan dapat bersinergi dengan Kebijakan Gubernur DKI dalam Reformasi birokrasi yang menjadi kebanggaan Gubernur, Lurah sudah saatnya menghindari pola-pola lama yang melaksanakan anggaran dgn tidak melibatkan aparat kelurahan, saat ini SDM di kelurahan berbeda dgn SDM tempo dulu, saat ini SDM sudah mulai diperhatikan kualitasnya terutama Kepala seksi yang berasal dari lintas sector , bidang kesehatan, ekonomi, kebersihan dll.

- Diharapkan pada para Lurah agar mampu menyikapi perkembangan saat ini dimana saat ini masyarakat sudah memiliki akses terhadap DPA kelurahan, saat ini masyarakat dan LSM memiliki dokumen DPA kelurahan, mereka mendapatkannya dari DPRD Prov DKI Jakarta ketika anggota dewan mengadakan hearing dgn masyarakat.

- Kami (Biro pemerintahan ) menantang Lurah-lurah untuk menyampaikan perubahan apa yang sudah dibuat dalam bidang anggaran dan kegiatan, karena selama ini belum mendapat laporan yang signifikan tetang adanya perubahan mendasar dari semangat reformasi birokrasi.

KOMISI E (ibu Merry Hotma Sinaga) :

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat;

Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kelurahan secara bersama-sama secara mufakat, dan gotongroyong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia;

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dan Lurah dalam pemberdayaanmasyarakat;

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;

Bagaimanakah dengan Lembaga Kemasyarakatan? Walaupun sebagian Lembaga Kemasyarakatan (seperti LKMD, PKK, Karang Taruna, RW/RT) dikelompokkan sebagai organisasi standar yang bersifat prototype, namun mekanisme dan pemilihan personil pengelolanya didasarkan pada aspirasi masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Sebagai suatu organisasi yang diharapkan tumbuh secara “bottom up”, peran Pemerintah dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah bersifat fasilitasi, artinya bersifat mengantarkan,

Mengapa Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan organisasi standart perlu difasilitasi Pemerintah pembentukannya? Apakah hal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai rekayasa yang bersifat “top down”? Hal ini sebenarnya sangat tergantung dari kaca mata mana kita melihatnya dan juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik kelurahan dan masyarakatnya serta implementasi tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Kemasyarakatan.

Mengenai tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan, dalam Permendagri 5/2007 disebutkan untuk membantu Pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat kelurahan, dalam hal :

1. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;

2. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;

3. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan

4. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Lembaga Kemasyarakatan secara ideal diharapkan dapat melaksanakan fungsi :

1. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. peningkatan dan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

4. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

5. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;

6. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan

7. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Hal yang sangat spesifik dari kegiatan lembaga Kemasyarakatan adalah fokus kegiatannya yang ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat; peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; pengemangan kemitraan; pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Tugas Lembaga Kemasyarakatan pada dasarnya adalah membantu Pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam arti luas, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat. Permasalahannya, bagaimanakah Lembaga Kemasyarakatan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat dapat melaksanakan perannya secara optimal ? hal ini sangat tergantung dari peran lurah dan aparatnya dalam mengakomodir segala bentuk partisipasi masyarakat.

Jakarta, 21 November 2011

Yang melaporkan

Kasi Kesmas Kelurahan Meruya Selatan

TTD

Muhammad Ali, SKM

Nip. 140 292 707

LAPORAN KASI KESMAS KELURAHAN MERUYA SELATAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN LIMBAH KELUARGA


Asal undangan : Walikota Jakarta Barat

:

Daftar Undangan : Kelurahan dan Kecamatan se Jakarta Barat, 300 peserta tokoh masyarakat, Karang Taruna,

KNPI, LSM, anggota Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) kecamatan

Acara : Dialog Interaktif Pemberdayaan masyarakat dalam Penanggulangan Limbah Keluarga

Tempat : Ruang Serba Guna Kantor Walikota jakarta Barat

Disposisi Surat : Disposisi surat ditujukan pd kasi Kesmas dan satu orang staff utk menghadiri.

Hasil :

Walikota Jakarta Barat, H. Burhanuddin, meminta semua pihak untuk hadap masalah kebersihan lingkungan terutama sampah. “Kebersihan lingkungan di DKI Jakarta sangat kompleks karena Jakarta sebagai kota dunia, pusat pemerintahan, pendidikan dan perdagangan sehingga perlu kepedulian semua pihak untuk mengatasinya, untuk dapat keluar dari masalah kebersihan,limbah dan sampah perlu mengubah cara berpikir disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tepatguna. Melalui penerapan teknologi tepat guna berorientasi pada partisipasi masyarakat berupa perubahan tata nilai serta perilaku masyarakat.

”Kenyataan yang sering kita lihat, orang masih seenaknya membuang sampah di tempat sembarangan. membuang kantung plastik atau gelas dan botol plastik ke jalan seolah-olah jalan menjadi tempat pembuangan sampah. Kita masih belum disiplin dan tidak mentaati peraturan menjaga kebersihan lingkungan.”ujarnya

Di Singapura dan di negara lain orang membuang sampah sembarangan benar-benar dikenakan denda,”Yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta Barat memanfaatkan kembali daur ulang dimulai dari skala rumahtangga dan dari setiap sumber penghasil sampah.”ujarnya.

Muh. Hasrul Thayib, dosen pasca sarjana UI, mengatakan dengan mengelola sampah secara benar dapat menciptakan keuntungan ekonomi. Ada sekitar 6.500 ton per hari produksi sampah di DKI Jakarta. Memanfaatkan limbah sampah untuk dijadikan kompos merupakan salah satu upaya mengatasi sampah.Tapi kompos yang dijual di pasaran ada yang diragukan karena dihasilkan dari sampah yang dibakar.”Kalau dipakai untuk pupuk tanaman bukannya subur tanaman itu melainkan bisa jadi kurus dan kering,” ujarnya.

Sedang Yusri Nasution pakar masalah limbah dan sampah menilai gagalnya dalam pengelolaan sampah karena banyak yang belum mengerti caranya. Tanpa mengetahui caranya maka pengelolaan sampah hanya akan mubazir. Selain penegakan peraturan tentang sampah tergantung dari kesadaran yang tumbuh di masyarakat. Dan Pempprov DKI juga seharusnya tetap konsisten dengan peraturan yang dibuat.

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (PMP) Jakarta Barat, H.M.Perry Pranoto,mengatakan kegiatan diikuti,bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan tatanan lingkungan sehingga mekanisme pengolahan limbah keluarga berjalan dengan baik.

(disadur dari media massa dengan pengeditan)

Jakarta, 24 November 2011

Yang melaporkan

Kasi Kesmas Kelurahan Meruya Selatan

Muhammad Ali, SKM

Nip. 140 292 707

LAPORAN MENGHADIRI UNDANGAN TGL 23 NOVEMBER 2011

ACARA HARI ANAK JAKARTA MEMBACA

KASI KESMAS KELURAHAN MERUYA SELATAN

Nomor Asal Surat : - Undangan via HT-

Asal Surat : -

Daftar Undangan : Para Lurah Se DKI Jakarta

Acara : Hari anak Jakarta Membaca

Tempat : Gedung Nyi Ageng Serang Kuningan Perpustakaan Prov DKI Jakarta

Disposisi Surat : via SMS Tgl 22 November 2011 Instruksi dari Lurah ditujukan pada Kesmas agar

hadir dan laporkan hasilnya

Hasil :

Tema “ jadikan membaca sebagai inspirasi untuk kehidupan yang lebih baik”

Kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca (Hanjaba) selama dua hari di Gedung Nyi Ageng Serang, Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Kegiatan Hanjaba telah dicanangkan tahun 2006 lalu oleh Pepustakaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta, meskipun sempat vakum pada tahun 2009 lalu.

Dalam sambutan Gubernur, Hanjaba sebuah gerakan yang bertujuan mulia agar dapat menggelorakan minat dan kegemaran membaca bagi kalangan anak-anak dan remaja, serta memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan budaya baca masyarakat Jakarta.

Kegiatan tersebut telah menjadi unggulan Pemprov DKI Jakarta melalui BPAD Provinsi Jakarta untuk mencapai budaya baca masyarakat Jakarta. Pelaksanaan membaca bagi masyarakat Jakarta agar dijalankan semaksimal mungkin, untuk membangun masyarakat kearaha pengetahuan membaca.

Tahun ini Hanjaba mengambil tema “Jadikan Membaca Sebagai Inspirasi untuk Kehidupan yang Lebih Baik”. Pelaksanaan kegiatan Hanjaba tahun 2011 tersusun dalam rangkaian kegiatan pameran dan bazaar, diskusi buku, pelayanan perpustakaan dan internet keliling, lomba hasil membaca yaitu mewarnai gambar, dan lomba pidato berbahasa Inggris, lomba baca puisi , lomba stan pameran tamanbacaan masyarakat.

Gubernur berharap agar para Lurah turut membangun dan mendukung adanya Taman bacaan di setiap RW yang ada di wilayahnya dan melaporkan kegiatan2 tersebut secara berkala dan turut mengevaluasi perlunya pengembangan taman bacaan yang sudah ada.

Panitia menghadirkan hiburan musik dari Chic’s Musik Band dan Bassa Band MBBC, penyanyi cilik Aninda Ajeng, serta parade abang dan noe cilik.

(disadur dari media massa dengan pengeditan)

Jakarta, 24 November 2011

Yg Melaporkan

Muhammad Ali, SKM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan memberikan info atau membuat pertanyaan untuk kita diskusikan