Persiapan Kelurahan Menuju Kota Sehat

KOTA SEHAT

PENGERTIAN

Kab/kota sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah

Tatanan kab/kota sehat

1.Kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum

2.Kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi

3.Kawasan pertambangan sehat

4.Kawasan hutan sehat

5.Kawasan industri dan perkantoran sehat

6.Kawasan pariwisata sehat

7.Kawasan ketahanan pangan dan gizi

8.Kehidupan masyarakat sehat yg mandiri

9.Kehidupan sosial yang sehat

Tatanan wajib : 1,2,7,8,9

— KOTA SEHAT

PENYELENGGARAAN

I. KAWASAN PERMUKIMAN, SARANA DAN PRASARANA SEHAT

1. BANGUN PRAJA (ADIPURA)

2. KERJABAKTI LINGKUNGAN SETIAP HARI MINGGU

3. UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI METODE 3 R (RECYCLE, RE-USE, REDUCE SEPERTI KOMPOSTING, PEMBUATAN TAS DARI BAHAN BEKAS BUNGKUS SABUN DLL)

4. PENATAAN PEMUKIMAN MELALUI PENERTIBAN OLEH POL PP

5. PENGERUKAN DAN PERBAIKAN SALURAN MELALUI PROGRAM PPMK

6. PENGHIJAUAN (PERTAMANAN)

7. PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN MELALUI PPMK

8. SUMUR RESAPAN & LUBANG RESAPAN BIOPORI OLEH MASYARAKAT

9. GREEN & CLEAN OLEH MASYARAKAT

10. PENANAMAN POHON OLEH MASYARAKAT

11. TANAMAN OBAT KELUARGA (TOGA)

12. TAMAN HATINYA PKK

II. KAWASAN SARANA LALU LINTAS TERTIB DAN PELAYANAN TRANSPORTASI

1. TERSEDIANYA PELAYANAN TRANSPORTASI UMUM (PUBLIC TRASPORT) KE SELURUH WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT (BUS KOTA, METROMINI, MIKROLET, KERETA API DLL)

2. TERSEDIANYA PELAYANAN ANGKUTAN UMUM MELALUI KORIDOR BUS WAY & HALTE BUS WAY .

3. TERSEDIANYA HALTE KENDARAAN UMUM LAINNYA

4. TERSEDIANYA TERMINAL BUS ANGKUTAN UMUM SEBANYAK :…….TERMINAL

5. PROGRAM HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (HBKB)

6. TERSELNGGARANYA UJI EMISI KENDARAAN BERMOTOR

III. KAWASAN HUTAN SEHAT

1. PENETAPAN LOKASI HUTAN KOTA

2. DI PERAN PEMERINTAH MENYEDIAKAN & MENETAPKAN LOKASI SERTA MENYEDIAKAN BIMBINGAN KONSULTATIF PERTANIAN

3. PERAN MASYARAKAT MENANAM DAN MERAWAT HUTAN

IV. KAWASAN INDUSTRI DAN
PERKANTORAN SEHAT

1. TERSEDIANYA PELAYANAN TERPADU DI KANTOR WALIKOTA, KECAMATAN DAN KELURAHAN

2. PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI

3. PENETAPAN KAWASAN PERGUDANGAN

4. PENETAPAN KAWASAN NIAGA SENTRA PRIMER

V. KAWASAN PARIWISATA SEHAT

1. PENETAPAN KAWASAN PARIWISATA SEPERTI ANCOL, MUSIUM BAHARI

2. PENETAPAN KAWASAN USAHA PARIWISATA DI PASAR ULAR

3. PENETAPAN KAWASAN SENTRA BUNGA

4. PENETAPAN KAWASAN IKAN HIAS

5. PENETAPAN KAWASAN WISATA BELANJA DI MANGGA DUA, PERHOTELAN DLL

6. PENETAPAN KAWASAN PARIWISATA KULINER DI…

VI. KAWASAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

1. PENETAPAN PRODUK UNGGULAN DI KELURAHAN

2. PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) DI POSYANDU

3. POS GIZI DI SETIAP POSYANDU

4. PENYALURAN BERAS RASKIN BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU

5. ADANYA KEGIATAN UPAYA PENINGAKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)

6. ADANYA KOPERASI DI SEMUA KELURAHAN

7. PROGRAM PERTANIAN TERPADU

8. PROGRAM UPAYA PENINGKATAN GIZI KELUARGA (UPGK)

VII. KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEHAT
DAN MANDIRI

1. ADANYA KEGIATAN KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT SEPERTI GEBYAR POSYANDU, POSBINDU, PHBS, BKB – PAUD, KB KES, DONOR DARAH, YANKES, GSI, RW SIAGA, UKS, UKGS, PIK, KP IBU .

2. SENAM KESEGARAN JASMANI

3. GERAKAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN)

4. PEMANTAUAN JENTIK OLEH JUMANTIK

5. PROGRAM DOKTER KECIL

VIII. KEHIDUPAN SOSIAL YANG SEHAT

1. PENERTIBAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) MENCAKUP ANAK JALANAN, PENGEMIS, GELANDANGAN, PSK, WARIA.

2. PELATIHAN DAPUR UMUM MANDIRI UNTUK SIAGA BENCANA

3. PENGGALANGAN BANTUAN PANGAN BAGI KORBAN BENCANA BANJIR & KEBAKARAN

4. PEMBENTUKAN PROGRAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA KELURAHAN (P2NK) BERBASIS MASYARAKAT

5. ADANYA KEGIATAN KEAGAMAAN SEPERTI BUKA BERSAMA, TARLING, SHOLAT IED, KURBAN, NIKAH MASAL, MAJLIS TAKLIM DAN TPA DI SEMUA WILAYAH

6. PENGGALANGAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH & PMI.

7. ADANYA KEGIATAN LEBARAN BETAWI & LEBARAN KETUPAT

8. ADANYA PEMBINAAN REHABILITASI SOSIAL DI PANTI PANTI SOSIAL

9. ADANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBEKALAN KETRAMPILAN

SUBSTANSI PENILAIAN

I. ADMINISTRASI MENCAKUP :

1. SK PENDUKUNG

2. PERENCANAAN PROGRAM

3. KELENGKAPAN LAPORAN KEGIATAN (KERANGKA ACUAN, UNDANGAN, DAFTAR HADIR, NOTULEN, HASIL KEGIATAN, EVALUASI DLL)

II. PRESTASI

III. FOTO KEGIATAN SEBELUM DAN SESUDAH ADA KEGIATAN

IV. FAKTA LAPANGAN (HARUS SESUAI DENGAN DATA)

SARANA PENDUKUNG :

1. RUANG SEKRETARIAT,

2. PLANG SEKRETARIAT,

3. PERANGKAT KANTOR,

4. DISPLAI DATA, DLL

STRATEGI

• MULAI DARI PERMASALAHAN WILAYAH (LOCAL SPECIFIC)

• MENEMPATKAN MASYARAKAT SEBAGAI PELAKU PEMBANGUNAN YANG DIDUKUNG OLEH DUNIA USAHA DAN PEMERINTAH

• BERANGKAT DARI KEGIATAN SEDERHANA SESUAI KEMAMPUAN SUMBER DAYA WILAYAH BERDASARKAN SKALA PRIORITAS

• KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN (TDK PRIORITAS), DISELENGGARAKAN OLEH SEKTOR TERKAIT

• MENGUTAMAKAN PROSES DARIPADA TARGET DALAM WAKTU YANG DISEPAKATI

• INDIKATOR KEBERHASILAN DITETAPKAN OLEH FORUM YANG DISEPAKATI POKJA DAN MASYARAKAT

• PEMDA MEMFASILITASI SECARA TEKNIS, KONSULTATIF DAN DANA STIMULAN DENGAN PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KONSEP DASAR

• PENILAIAN KOTA/KAB SEHAT BUKAN DALAM RANGKA LOMBA MELAINKAN PENILAIAN TERHADAP SUATU KOTA/KAB DALAM MEMBANGUN KOTA /KAB YG DILAKSANAKAN SETIAP 2 TAHUN SEKALI (TERAKHIR TAHUN 2009)

• PEMBERIAN PENGHARGAAN KOTA SEHAT KEPADA SUATU KOTA/KAB ADL PENGHARGAAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA SUATU KOTA/KAB ATAS PRESTASINYA DALAM MEMBANGUN KOTA/KAB YANG MEMENUHI KRITERIA YANG DITETAPKAN (BERDASARKAN INDIKATOR)

• NAMA PENGHARGAAN KOTA/KAB SEHAT ADALAH SWASTISABA DENGAN KRITERIA SBB :

a. PADAPA : memenuhi 2 tatanan mencakup 51-60 % kecamatan.

b. WIWERDA : memenuhi 3-4 tatanan mencakup 61-70 % kecamatan

c. WISTARA : memenuhi 5 tatanan mencakup 70 % kecamatan

PROGRAM KOTA SEHAT PADA HAKEKATNYA BUKAN PROGRAM BARU TETAPI

PROGRAM LAMA YANG SELAMA INI SUDAH DILAKSANAKAN

WALAUPUN NAMANYA KOTA SEHAT , BUKAN BERARTI PROGRAM INI MENJADI

TANGGUNG JAWAB KESEHATAN, TETAPI SEMUA SEKTOR.

Bagaimana cara ?

PENYELENGGARAAN

DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA :

1. Tingkat Provinsi DKI Jakarta : Tim Pembina Kotamadya/Kabupaten Sehat (SK Gub No. 622/2007)

2. Tingkat Kota :

a. Tim Pembina Kota sehat Kota Administrasi Jakarta

Barat (SK Walikota No. 2162/2010), dari unsur

pemerintah dan non pemerintah.

b. Forum Masyarakat Peduli Lingkungan

(FORMAPEL) dari unsur masyarakat.

3. Tingkat Kecamatan : Forum Komunikasi Kelurahan Sehat (SK Camat) dari unsur masyarakat (TP PKK, Karang Taruna, PSM, PMI, Dekel, RW P2NK dll)

4. Tingkat Kelurahan : Kelompok Kerja Kota Sehat (SK lurah) dari unsur masyarakat (TP PKK, Karang Taruna, PSM, PMI, Dekel, RW P2NK , institusi pendidikan dll)

KOMPONEN YANG HARUS TERLIBAT :

1. Masyarakat

2. Dunia usaha

3. LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Asosiasi, Toga dan Toma dll

PELAKSANAAN

— Setiap kota dpt menyelenggarakan pembangunan daerahnya dg pendekatan kota sehat, atas dasar usulan dan kesepakatan seluruh warga kota

— Gubernur melalui UKPD/SKPD terkait memberikan dukungan teknis dan administrasi serta pendanaan

— Pemda mengambil prakarsa utk mengundang semua organisasi masyarakat

Sumber : Bahan Presentasi Bpk Muhadi, SKM,MKM pada acara persiapan penilaian Kota sehat di Kelurahan Meruya selatan

Kegiatan Kesmas dalam Gambar. Kegiatan Januari sd Desember 2011

Keluarga Miskin dan SKTM gratis biaya melahirkan termasuk operasi Caesar

Jakarta, 10/1/2011 (Kominfo-Newsroom) Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah siap melakukan upaya sinkronisasi program jaminan persalinan (Jampersal) dengan program yang telah dilakukan selama ini, yaitu jaringan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin (JPK Gakin) dan surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Program Jampersal yaitu program membebaskan biaya bersalin bagi warga yang dirawat di kelas III, mulai diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2011 ini di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, Provinsi DKI Jakarta juga termasuk wilayah yang harus menerapkan program tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan, Dinas Kesehatan DKI sudah terlebih dahulu menerapkan program sejenis itu sejak tahun 2002 melalui program JPK Gakin dan SKTM. Artinya, setiap warga yang melahirkan di puskesmas dan RSUD milik DKI, semuanya dibebaskan dari biaya persalinan
Karena itu, tidaklah sulit untuk menerapkan Jampersal di DKI Jakarta. Pihaknya tinggal menggabungkan program Jampersal dengan program yang sudah berjalan selama ini. Dengan begitu, akan lebih banyak lagi rumah sakit non RSUD di Jakarta yang dapat melayani persalinan gratis bagi warga yang dirawat di kelas III.
“Untuk itu kita akan kaji dengan baik terlebih dahulu. Kami harapkan dengan adanya Jampersal, bisa lebih banyak rumah sakit yang menggratiskan layanan bersalin kepada warga miskin,” katanya saat dijumpai di kantornya, akhir pekan lalu.
Selama ini, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan program bersalin gratis di 17 Rumah Sakit Umum Daerah dan Pemerintah, ditambah 70 puskesmas yang memiliki ruang bersalin.
Pelayanan bersalin gratis tidak hanya layanan melahirkan normal, tetapi juga layanan operasi caesar juga gratis dalam RSUD dan RS Pemerintah. Semua biaya melahirkan tersebut ditanggungkan kepada Dinas Kesehatan yang setiap tahunnya memiliki anggaran JPK Gakin, SKTM dan bencana dalam APBD DKI.
Dalam program Jampersal ini, Dinas Kesehatan DKI akan membayarkan mulai dari biaya pemeriksaan kehamilan sebelum dan sesudah melahirkan hingga si ibu melahirkan. Seperti biaya persalinan normal di Puskesmas sebesar Rp250.000, maka Dinas Kesehatan akan membayar sebesar itu kepada puskesmas tersebut.
“Sebenarnya tidak gratis sama sekali, kita yang membayar biaya tersebut ke puskesmas dan RSUD. Intinya, sasaran Dinas Kesehatan dan program Jampersal sudah sama, yaitu ingin mengurangi angka kematian ibu di Indonesia yang sudah mencapai 228 per 100.000 kelahiran,” katanya.
Cara mendapatkan layanan bersalin gratis, kata Dien, warga cukup menunjukkan KTP DKI Jakarta dan SKTM atau Kartu Gakin. Soal administrasi pembayaran akan diurus pihak puskesmas atau RSUD itu sendiri yang akan mengklaim pembayarannya ke Dinas Kesehatan.

Sumber : beritajakarta.com / bipnewsroom.info