BERITA PENTING TERKAIT KESMAS KELURAHAN

2010, Penerima Gakin di Jakbar 37.194 RTS Berdasarkan data Sudin Kesehatan Jakarta Barat yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik), total warga penerima kartu keluarga miskin (Gakin) di Jakarta Barat pada tahun 2008 sebanyak 40.329 RTS (rumah tangga sasaran), atau masih mengacu pada data 2002. Untuk 2009, kemungkinan data itu masih akan digunakan. Sedangkan untuk tahun 2010, total warga penerima Gakin sebanyak 37.194 RTS.

“Sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta no 27/2009 yang dikeluarkan pada bulan Maret, jumlah penerima gakin di Jakbar sebanyak 37.194 RTS,” sebut Kasudin Kesehatan Jakarta Barat, Hj Yenuarti S Arfian didampingi Julia Karnagi, Kasi Pelayanan Kesehatan, Senin (25/5), di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, data tersebut kemungkinan baru akan digunakan pada 2010, karena untuk 2009 hingga kini masih mengacu data lama yakni 40.329 RTS.

Lebih lanjut dipaparkan, warga pemilik kartu Gakin ini digratiskan 100 persen jika berobat ke RSUD atau rumah sakit milik pemerintah, Puskesmas dan 85 rumah sakit swasta lainnya di DKI Jakarta, untuk perawatan di kelas III. “Data kartu Gakin itu dikeluarkan dari BPS, warga yang mempunyai kartu Gakin digratiskan 100 persen, yang bayar Pemda DKI,” jelasnya.

Sedangkan untuk data SKTM (surat keterangan tidak mampu), ia mengaku tak mengetahui berapa ttotal yang sudah dikeluarkan. Pasalnya SKTM itu dikeluarkan di tingkat kelurahan melalui verifikasi pihak Puskesmas setempat. Faktanya, sambung Yenuarti, warga yang menggunakan SKTM untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun Puskesmas lebih banyak dibanding yang menggunakan kartu Gakin. “Hampir 65 persen warga menggunakan SKTM,” ungkapnya.

Padahal, jelas dia, SKTM itu masih berkontribusi atau dikenakan biaya berobat 0 – 50 persen, berbeda dengan kartu Gakin yang free 100 persen. “Masalahnya adalah, warga tidak mau tahu, mereka menganggap SKTM itu sama dengan Gakin atau gratis 100 persen juga,” tuturnya.

Terkait SKTM, Yeni mengakui masih terdapat beberapa kendala, antara lain pihak kelurahan terkadang terlalu mudah mengeluarkan SKTM tanpa melalui survei dan verifikasi yang akurat sehingga jumlahnya terlalu banyak. Selain mereka yang berobat dengan SKTM itu minta free 100 persen, banyak juga warga yang mampu atau orang kaya minta dibuatkan SKTM. “Bahkan ada juga calo (perantara) yang ikut terlibat agar SKTM itu dikeluarkan.”

Untuk itu dia berharap sebaiknya SKTM dibuat setelah ada verifikasi melalui tim survei yang melibatkan RT/RW termasuk kader PKK setempat dengan mengacu kategori miskin, kurang mampu dan mampu. Kategori miskin adalah warga yang berpenghasilan Rp 600 ribu ke bawah per bulan. “Warga dengan kategori ini yang diprioritaskan dapat SKTM dan free 100 persen,” jelas Julia. Sedangkan untuk kategori kurang mampu adalah warga yang berpenghasilan Rp 1 juta ke atas. “Mereka ini tetap kena kontribusi (biaya pengobatan).”

Yeni mengungkapkan, pihaknya sudah menjelaskan masalah SKTM ini kepada Walikota. Ia berharap para lurah lebih teliti lagi dalam mengeluarkan SKTM. “Sebaiknya pak lurah melibatkan pihak Puskemas saat melakukan verifikasi, termasuk bekerjasama dengan RT/RW dan kader PKK ketika survei ke lapangan, karena mereka ini yang paling mengetahui kondisi warga dan lingkungannya,” imbuh Yeni.

PANTI
Jumlah penghuni Panti Laras atau Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 01 Cengkareng di Jalan Kemuning No 17 RT 14/02, Jakarta Barat melebihi kapasitas. Panti yang berkapasitas 250 orang tersebut saat ini dihuni penghuni sebanyak 614 orang. "Saat ini jumlah penghuni yang ada di panti jauh melibihi kapasitas yang ada,” kata Ihud Saputra, Kepala Panti Laras Jakarta Barat, saat menerima kunjungan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Jakarta Barat, Selasa (19/5).

Untuk itu ia berharap gedung di blok teratai dibangun sejak 1972 segera direhab total. "Saya berharap pembangunan gedung bisa secepatnya dilakukan," harapnya. Menurutnya, sejauh ini pihak panti melakukan berbagai hal untuk menyiasati over kapasitas tersebut, antara lain dengan menempatkan penghuni di dalam ruangan-ruangan besar. Untuk satu sel, biasanya diisi 20 hingga 25 orang. "Kalau tidak begitu gedung yang ada tidak akan bisa menampung para penghuni.”

Ia menjelaskan, secara umum kondisi gedung Panti Laras cukup memprihatinkan. Satu dari tiga bangunan yang ada menurutnya harus segera direnovasi. Bangunan tersebut terletak di Blok Teratai tepatnya di sisi sebelah selatan. Kondisi bangunan itu dikhawatirkan akan membahayakan bagi para penghuni panti di blok tersebut yang dihuni sekitar 160 orang. "Kita akui keadaan salah satu gedung di panti laras memang sudah tidak layak lagi. Namun terpaksa tetap kami gunakan karena kapasitas gedung terbatas,” papar Ihud.

Menurutnya, setiap kali turun hujan, bangunan tersebut selalu terendam air. Keadaan gedung tersebut sebenarnya sudah dilaporkan ke Dinas Sosial DKI. Peninjauan juga sudah dilakukan, namun hingga koni belum ada tindak lanjutnya. "Rencananya sih tahun 2009 ini perbaikan akan dilakukan, tapi saya tidak tahu mengapa sampai saat ini belum terealisasi.”

Terlepas dari berbagai kekurangan yang ada di Panti Laras, kegigihan petugas dalam merawat dan membina para penghuni patut diacungi jempol. Petugas yang berjumlah sekitar 10 orang itu tak pernah jenuh membimbing para penghuni yang menderita gangguan jiwa tersebut dengan berbagai kegiatan di antaranya bimbingan rohani dan bermain musik.

Terlepas dari berbagai kekurangan yang ada di Panti Laras, kegigihan petugas dalam merawat dan membina para penghuni patut diacungi jempol. Petugas yang berjumlah sekitar 10 orang tak henti-hentinya membimbing para penderita keterbelakangan mental ini dengan berbagai kegiatan. Diantaranya kegiatan musik dan bimbingan rohani.

Usai mengunjungi Panti Laras Cengkareng, rombongan PMI Jakarta Barat melanjutkan kunjungannya ke Panti Grahita Pegadungan, Kecamatan Kalideres. Di tempat ini, rombongan yang juga terdiri atas para PMR (palang merah remaja) itu bercengkrama dengan para penghuni yang berjumlah sekitar 94 anak-anak cacat ganda/fisik. Selain memberikan bingkisan, rombongan juga menghibur penghuni panti dengan berbagai kegiatan.

DBD
Pemprov DKI Bentuk Tim Khusus Perangi DBD Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi warga DKI Jakarta. Untuk memerangi penyakit berbahaya ini, sejak beberapa tahun lalu Pemprov DKI Jakarta telah mencanangkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 30 menit setiap hari Jumat.

Bahkan kini, tekad perang terhadap DBD kembali digaungkan. Gubernur DKI Jakarta H Fauzi Bowo, ketika pelaksanaan acara PSN di RW 10, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat (15/5) pagi, menyatakan telah membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi sekaligus terjun langsung ke wilayah kelurahan untuk memastikan PSN benar-benar dilakukan setiap Jumat.

Tim khusus tersebut terdiri atas para pejabat seperti kepala dinas, walikota dan pejabat di jajaran pemerintah kota/kabupaten. Mereka diberi kewenangan mengatasi masalah DBD di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai kegiatan perdana tim khusus, Gubernur meminta Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Sukesti Martono, untuk mengunjungi dan memonitor wilayah Jakarta Barat setiap hari Jumat.

“Pak Sukesti harus ada ditengah-tengah warga Jakarta Barat yang sedang melakukan PSN. Apabila DBD di Jakbar masih tinggi, salah satu pejabat yang akan saya tegur adalah pak Sukesti," kata Gubernur.

Selain itu, ia juga menginstruksikan seluruh pejabat di tingkat wilayah Jakarta Barat, antara lain Walikota, asisten Ekonomi, asisten pembangunan, para camat, lurah dan pejabat lainya agar selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. "Ini penting, demi memastikan PSN benar-benar dijalankan," tandas Gubernur.

Menurutnya, untuk memberantas DBD di DKI Jakarta tidak cukup hanya mengandalkan aparat pemerintahan saja, namun dibutuhkan kerja keras dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Pada kesempatan itu Gubernur juga mengimbau semua warga DKI Jakarta agar membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari sekaligus aktif melakukan PSN di lingkungan masing-masing. "Untuk memerangi DBD bersama-sama masyarakat, saya akan terus berkeliling ke semua wilayah DKI Jakarta," katanya.

Sementara itu Ida Bagus Nyoman Banjar, Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, menyebutkan periode Januari - Mei 2009 kasus DBD di DKI Jakarta sebanyak 13.673 kasus, 28 orang di antaranya meninggal dunia. Hingga kini kasus DBD tertinggi se DKI diduduki Jakarta Timur dengan 4.192 kasus, 10 orang meninggal. Disusul Jakarta Selatan 3.214 kasus, 7 meninggal, Jakarta Utara 2.926 kasus, 3 meninggal, Jakarta Pusat 1.706, 4 meninggal.

Sementara Jakarta Barat menjadi wilayah terendah kasus DBD dengan 1.635, 4 orang meninggal. "Sejauh ini Jakarta Barat tercatat sebagai wilayah paling rendah kasus DBD-nya," jelas Banjar. Namun ia tetap khawatirkan kasus DBD di DKI Jakarta masih akan meningkat, apalagi jika warga tidak serius melakukan PSN.

Banjar juga mengungkapkan, saat ini dari 5 wilayah kota administrasi, tercatat 32 kelurahan yang masuk zona merah DBD. Ia memaparkan, keluraha zona merah itu antara lain di Jakarta Timur sebanyak 11 kelurahan, Jakarta Utara 11 kelurahan, Jakarta Selatan 7 keluraha, Jakarta Barat 2 kelurahan dan Jakarta Pusat 1 kelurahan.

Kegiatan PSN di Jelambar Baru dihadiri Walikota Jakarta Barat H M Djoko Ramadhan beserta jajaranya, pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta serta ratusan warga. Pada kesempatan itu Gubernur maggelar dialog dengan warga, memberikan bantuan dan meninjau Puskesmas setempat.

140 Ibu Muda Dapat Layanan KB Gratis Kantor Keluarga Berencana (KKB) Jakarta Barat menggelar program Semarak KB di sejumlah wilayah kelurahan dan kecamatan. Program bertujuan untuk melayani pemasangan alat KB gratis bagi keluarga tak mampu yang diselenggarakan di puskesmas setempat demi menekan angka pertumbuhan penduduk yang terus melonjak.

Kegiatan yang paling akhir dilaksanakan KKB Jakarta Barat berlokasi di Puskesmas Palmerah I, kemarin. Sebanyak 140 ibu muda dari wilayah Kecamatan Palmerah mendapat layanan pemasangan alat kontrasepsi gratis. Layanan yang diberikan antara lain pemasangan implan, spiral IUD dan suntik. Petugas juga memberikan kondom gratis bagi pasangan yang membutuhkan.

“Dari Januari hingga April 2009, akseptor KB dari keluarga tak mampu di Jakarta Barat yang terlayani sudah mencapai 31.164 orang atau sekitar 38 persen dari target sebesar 81.151 orang,” papar Ratih Handayani, Kasubid Peran Serta Masyarakat Kantor Keluarga Berencana Jakarta Barat. Dia optimistis hingga akhir tahun nanti, pihaknya dapat melampaui target karena berbagai penyuluhan terus dilakukan di seluruh wilayah Jakarta Barat.

Salah satu akseptor yang menjalani pemasangan alat KB mengaku suaminya kurang peduli terhadap pentingnya ber KB. “Suami saya nggak sayang buang uang buat beli rokok, tapi kalau buat beli kondom alasannya nggak punya duit. Jadi, mumpung lagi gratis mendingan saya ber-KB supaya tidak banyak anak,” tutur Ny Nuriyah, warga Palmerah yang memiliki tiga anak kecil.

Menurut Ratih kesadaran kaum wanita terhadap perlunya mengikuti program KB jauh lebih baik dibandingkan pria. Namun masih banyak kalangan istri dari keluarga tak mampu kurang peduli terhadap KB sehingga pihaknya bersama kader di tingkat RT/RW, kelurahan maupun kecamatan harus bekerja keras menyadarkan mereka untuk merencanakan kelahiran anak. “Salah satu upayanya adalah menggelar program Semarak KB Jakarta Barat yang memberi layanan gratis kepada pasangan usia subur,” tambah Ratih.

Pihaknya sebenarnya juga melayani kaum suami yang mau ber KB dengan cara vasektomi, namun pesertanya sangat minim. “Selama empat bulan ini baru 18 pria yang mau menjalani vasektomi gratis, padahal targetnya 455 orang,” sebutnya. Jadi, penyuluhan KB kepada kaum suami harus lebih digalakkan. Padahal untuk vasektomi hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit, tidak berpengaruh pada hubungan seks, dan sewaktu-waktu bisa dilepas lagi.

Tamiflu Siap di tiap Puskesmas

Setelah melakukan penyemprotan desinfektan terhadap kandang tempat karantina rumah potong hewan (RPH) babi Kapuk, Cengkareng, berikut truk pengangkut dan babi yang baru datang dari daerah agar steril dari berbagai virus, Pemkot Jakarta Barat juga telah menyiapkan tamiflu (obat antivirus influenza yang oleh WHO direkomendasikan untuk penanganan infeksi virus flu burung) dari pemerintah di seluruh Puskesmas. Langkah tersebut sebagai antisipasi penularan virus flu babi, meski hingga kini kasusnya tidak ada di Indonesia.

”Setiap Puskesmas sudah diberikan sedikitnya 100 tablet tamiflu,” sebut Kasudin Kesehatan Jakarta Barat, Hj Yenuarti S Arfian, ketika dihubungi wartawan, Selasa (5/5). Menurutnya, selain melakukan pemantauan, pihaknya melalui petugas puskesmas akan memeriksa warga yang baru datang dari luar negeri termasuk para TKW (Tenaga Kerja Wanita). “Petugas Puskesmas diberikan pelatihan untuk meminta informasi warga yang baru tiba di tanah air dan kunjungannya ke luar negeri.”

Menanggapi limbah Rumah Potong Hewan (RPH) babi Kapuk, pihaknya sudah meminta pihak pengelola agar tidak membuang limbah pemotongan ke saluran air. Para pekerja jagal/pemotong babi juga diminta mengenakan kelengkapan peralatan.

Diungkapkan, saat tim gabungan Pemkot Jakbar yang melibatkan Sudin Kesehatan, Kantor Pengelola Lingkungan Hidup (KLH), Sudin Peternakan dan Perikanan, Puskesmas dan aparat wilayah setempat melakukan penelitian pada 28 April lalu, kondisi RPH cukup memprihatinkan.

Dipaparkan, bekas potongan babi termasuk darah dialirkan ke saluran air lingkungan warga, para pekerjanya tidak menggunakan masker, sepatu boot dan sarung tangan. ”Meskipun tidak menularkan virus flu babi, tapi bisa menimbulkan dampak lainnya. Dan flu babi ditularkan dari lendir dan bersin,” jelas Yeni.

Selain itu, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di RPH tersebut juga sudah lama tidak berfungsi dan kolam penampungan limbahnya juga tak terawat. Padahal jumlah babi yang dipotong sekitar 450 ekor per hari, dari kebutuhan daging babi di DKI Jakarta yang mencapai 900 ekor per hari.

Terkait kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), berdasarkan data Sudin Kesehatan Jakbar, periode Januari hingga April 2009 total kasus DBD sebanyak 1.377 kasus, 4 di antaranya meninggal dunia. Kecamatan Kebon Keruk masih tercatat sebagai kecamatan tertinggi DBD yakni 305 kasus, disusul Kecamatan Palmerah 268 kasus. Sedangkan Kecamatan Kalideres tercatat kecamatan dengan kasus terendah yakni 71 kasus.

Untuk itu, seluruh masyarakat diingatkan agar tetap mewaspadai DBD dengan cara menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS) setiap hari. Ia juga mengimbau masyarakat tetap aktif melakukan aksi pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di lingkungan masing-masing. “Jadi jangan hanya mengandalkan Jumantik (juru pemantau jentik) dan petugas saja," imbuhnya.

Dijelaskan, jentik nyamuk aedes aegypti bisa berkembangbiak dari genangan atau tempat penampungan air bersih seperti air kulkas, pot bunga dan lainnya. "Seperti di Kebon Jeruk yang banyak terdapat pedagang tanaman hias, karena setiap hari disiram bisa menimbulkan genangan di pot atau di daun tanaman hias. Untuk itu harus setiap hari dibersihkan,” jelas Yeni.

Pemkot Jakbar Semprot Desinfektan RPH babi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Selasa (28/4) melakukan penyemprotan desinfektan terhadap kandang tempat karantina rumah potong hewan (RPH) babi, di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng. Selain kandang, petugas juga menyemprot truk pengangkut dan babi yang baru datang dari daerah agar steril dari berbagai virus. Langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu antisipasi penyebaran virus flu babi.

Pemkot Jakarta Barat mengambil langkah cepat meski hingga saat ini tidak ada kasus flu babi di Indonesia. Selain menyemprot desinfektan, atas instruksi Walikota Jakarta Barat H M Djoko Ramadhan juga diterjunkan tim terpadu ke RPH babi Kapuk untuk melakukan penelitian menyeluruh termasuk permasalahan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL-nya).

Tim terpadu terdiri atas berbagai unsur, antara lain Sudin Kesehatan, Kantor Pengelola Lingkungan Hidup (KLH), Sudin Peternakan dan Perikanan, Puskesmas dan aparat wilayah setempat. Ketika memasuki bagian dalam RPH babi, tim terpadu dilengkapi masker, seragam khusus warna putih dan menggunakan sepatu boot. ”Petugas akan melakukan pengecekan rutin terhadap babi yang datang ke RPH untuk dipotong,” ujar Kasudin Peternakan dan Perikanan Jakbar, Kusdiana.

Kepala KLH Jakarta Barat Yosiono Supalal, mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian pekan lalu, IPAL di RPH babi Kapuk sudah lama tidak berfungsi. Pihaknya mendapati IPAL di RPH babi itu sudah ditumbuhi alang-alang setinggi 30 centimeter, kolamnya dicemari kotoran dan pompa yang ada tak bergfungsi. ”Jika berfungsi tidak akan ada rumput dan tidak menimbulkan pencemaran bau yang tidak enak,” jelas Yosi didampingi Lurah Kapuk, Junaedi.

Atas temuan itu pihaknya telah memberikan peringatan kepada pengelola RPH babi untuk segera memperbaiki IPAL-nya. Jika tak dilakukan, akan diberikan sanksi administratif dan penutupan IPAL. ”Kami sudah buat berita acara yang ditandatangani Kepala RPH, diberi waktu satu bulan untuk membenahi IPAL. Setelah itu limbah cairnya akan dicek kembali di lab, jika tak memenuhi standar baku mutu akan ditutup IPAL-nya,” papar Yosi.

Terkait virus flu babi, Kasudin Kesehatan Jakbar Yenuarti, menjelaskan meski saat ini di Indonesia kasusnya tidak ada namun masyarakat diminta tetap mewaspadainya. “Gubernur berpesan masyarakat jangan panik, namun harus tetap mewaspadainya,” ujar Yeni. Selain itu, ia mengimbau seluruh masyarakat agar menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk menghindari serangan berbagai virus, termasuk virus babi. “PHBS cara paling sederhana dan efektif untuk menghindari berbagai ancaman penyakit.”

Sementara itu, Kepala RPH babi Kapuk, Widanardi, menyebutkan babi yang dipotong berkisar 450 ekor per hari. Daging babi tersebut untuk kebutuhan seluruh DKI Jakarta yang mencapai 900 ekor per hari, selebihnya dari daerah lain. Menurutnya, babi yang masuk ke RPH itu umumnya berasal dari Yogyakarta dan Jawa Tengah termasuk Purwokerto dan Tegal, sisanya dari Medan, Pontianak dan lainnya. Babi-babi yang baru datang dikarantina terlebih dulu maksimal tiga hari sebelum dipotong. ”Ada dua tempat karantina dengan kapasitas 1.000 ekor,” sebut Widanardi.

Gubernur Imbau Warga Tak Mampu Urus Dokumen Kesehatan Untuk memudahkan pelayanan kesehatan, segenap warga DKI Jakarta khususnya yang kurang mampu diimbau mempersiapkan dokumen yang diperlukan sejak dini. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, terkait keluhan warga yang kesulitan mendapat pengobatan gratis di rumah sakit karena tak memiliki kartu Keluarga Miskin (Gakin) maupun Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Untuk itu bagi warga kurang mampu diminta segera mengurus dokumen yang diperlukan, sehingga saat salah satu anggota keluarga ada yang sakit dan membutuhkan pengobatan tidak kerepotan. "Jangan sampai baru mempersiapkan dokumen saat sudah sakit parah, karena akan sangat merepotkan," imbuh Gubernur, saat monitoring dan evaluasi pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 30 menit, di Jl Kali Irigasi, RW 03, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jumat (24/4) pagi.

Gubernur juga meminta seluruh warga DKI senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan masing-masing. Menurutnya, dengan PHBS segala jenis penyakit bisa diminimalisir. Caranya antara lain dengan menjaga kebersihan lingkungan, aktif melakukan PSN dan mengkonsumsi makanan yang sehat. "Melakukan pencegahan sebenarnya pengobatan penyakit yang paling efektif,” ujar Gubernur didampingi Walikota Jakarta Barat H M Djoko Ramadhan dan pejabat lainnya.

Pada kesempatan itu, Dien Emawati, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, juga mengimbau seluruh warga DKI Jakarta tetap mewaspadai ancaman penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) karena masa endemi diperkirakan masih akan berlanjut hingga Mei mendatang. "PSN di tiap lingkungan harus terus ditingkatkan," ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI, jumlah kasus DBD di wilayah DKI Jakarta periode Januari-April 2009 mencapai 10.471 kasus dengan jumlah meninggal mencapai 22 orang. Kasus tertinggi di Jakarta Timur yakni 3.167 kasus. Diikuti Jakarta Selatan 2.598 kasus, Jakarta Utara 2.151 kasus, Jakarta Barat 1.290 kasus dan Jakarta Pusat 1.265 kasus.

Sementara itu, saat sesi dialog, warga Kelurahan Kapuk mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng yang dinilai kurang memperhatikan pasien dari kalangan tidak mampu. Menurut warga, pihak RSUD Cengkareng sering menolak warga yang ingin berobat dengan alasan terbatasnya kapasitas rumah sakit.

"Kami ingin tahu, sebenarnya RSUD Cengkareng itu milik swasta atau pemerintah sih, kok kita sering kesulitan kalau mau berobat," keluh Endang, salah seorang warga Kapuk. Menurutnya, selama ini banyak warga Kapuk khususnya yang kurang mampu ditolak berobat di RSUD Cengkareng.

Akibatnya, sambung Endang, berbagai pertanyaan sering muncul antara lain tentang status RSUD Cengkareng, apakah milik pemerintah atau milik swasta. "Kalau milik pemerintah seharusnya mengutamakan pasien yang kurang mampu seperti kebanyakan warga di Kapuk," tukas Endang yang juga menjabat sebagai Ketua PKK Kelurahan Kapuk.

Ia mengaku keluhan terkait RSUD Cengkareng sengaja disampaiakan kepada Gubernur agar persoalan warga kurang mampu yang sering ditolak berobat bisa secepatnya teratasi. "Kami berharap setelah Gubernur mengetahui banyak warga yang ditolak saat berobat, perlakuan RSUD Cengkareng bisa berubah.”

Menanggapi keluhan tersebut, Dirut RSUD Cengkareng Nur Abadi yang turut hadir pada acara tersebut membantah pihak RSUD Cengkareng menolak warga kurang mampu yang hendak berobat. Kalaupun ada warga yang tidak diterima berobat, penyebabnya tidak lain karena terbatasnya kapasitas RSUD Cengkareng. Ia mengungkapkan selama ini jumlah pasien yang berobat memang jauh melebihi kapasitas rumah sakit. "Kita tidak pernah berniat menolak pasien yang berobat ke RSUD Cengkareng. Tapi kebetulan kapasitasnya memang terbatas," kata Nur Abadi.

Warga Kebon Jeruk Bertekad Hapus Predikat Zona Merah DBD Bertekad melepas predikat zona merah DBD yang jadi langganan tiap tahun, aparat dan warga Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat menggalakkan aksi pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Rumah yang ditemukan ada jentik nyamuk aedes aegypti dekberikan sanksi berupa denda membeli pohon lavender dan dipasang bendera bergambar nyamuk.

Sebanyak 130 petugas juru pemantau jentik (jumantik) makin aktif mendatangi rumah-rumah warga. Jika ada jentik, mereka langsung melapor ke RT/RW maupun kelurahan untuk diberikan tindakan. “Hingga saat ini sudah terdapat 40 warga yang dikenakan denda membeli pohon pengusir nyamuk dan dipermalukan rumahnya dipasangi bendera nyamuk,” ungkap Lurah Kebon Jeruk, M Yahya, pada acara penyuluhan terhadap kader jumantik dari seluruh RT/RW, kemarin.

Menurutnya, sejak diterapkan aturan internal RT/RW tersebut, jumlah kasus DBD di wilayahnya menurun drastis. Padahal sebelumnya tiap tahun wilayah ini selalu masuk peringkat pertama di tingkat kota Jakarta Barat dalam jumlah terbesar penderita DBD. “Memang wabah DBD di sini belum bisa diberantas sampai tuntas. Berdasarkan data dari Januari hingga April 2009, masih terdapat 40 kasus. Tapi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu jumlahnya mencapai 211 kasus,” tambah Yahya.

Perangkat lurah beserta petugas jumantik dan tokoh masyarakat optimistis dapat melepas predikat zona merah DBD. “Warga makin sadar pentingnya melakukan PSN di lingkungan masing-masing, minimal tiap Jumat pagi,” kata Hadi, petugas jumantik yang dapat honor Rp 17.500per minggu. Ia juga mengusulkan untuk memberantas jentik di saluran air dapat dilakukan menggunakan strum aki, seperti orang mencari ikan. “Hasilnya sangat efektif, tapi butuh modal cukup mahal. Barangkali bisa diusahakan kelurahan atau sumbangan donatur,” tambahnya.

Selain itu, maraknya kasus DBD di wilayah ini diperkirakan banyaknya pot kembang teratai yang menggunakan air sehingga jadi sarang nyamuk. Mestinya, para petani pedagang tanaman hias di wilayah itu diwajibkan menaruh ikan cere atau cupang sawah di tiap pot berair.

Ia menjelaskan, bukti bahwa pihak RSUD Cengkareng tidak menolak pasien antara lain disediakanya 25 tempat tidur bagi pasien yang memiliki SKTM dan kartu Gakin. Selain itu pihaknya juga menyediakan 5 alat cuci darah bagi pasien tidak mampu, serta 5 ruang gawat darurat bagi pasien anak-anak. Bahkan RSUD Cengkareng berencana menambah kapasitas tempat tidur, dari 250 yang ada saat ini menjadi 350 tempat tidur. Dengan penambahan itu, tentunya jatah bagi pasien kurang mampu bisa bertambah. "Mudah-mudahan pada tahun 2010 nanti rencana itu sudah bisa terealisasi," harap Nur Abadi

Liputan : AJI

DRAFT TUPOKSI KASIE KESMAS

TUPOKSI KEPALA SEKSI KESMAS
1. Mengkoordinasikan Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan Pelaksanaan kegiatan di bidang keluarga Berencana
3. Mengkoordinasikan Pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan sosial kemasyarakatan
4. Mengkoordinasikan Kegiatan Kesehatan Masyarakat
5. Mengkoordinasikan Kegiatan Mental Spiritual
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan dari Lurah

TUPOKSI STAFF
1. Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat (1 org pendidikan D3)
2. Pelaksanaan Kesehatan (1 org pendidikan D3 : AKPER)
3. Pematauan Kesejahteraan Sosial(1 org pendidikan SLTA)
4. Fasilitator Mental Spiritual(1 org pendidikan D3)

ROKOK

Perhatikanlah fakta-fakta yang mengejutkan berikut tentang rokok dan perokok di Indonesia dan dunia:

1. Sejauh ini, tembakau berada pada peringkat utama penyebab kematian yang dapat dicegah di dunia. Tembakau menyebabkan satu dari 10 kematian orang dewasa di seluruh dunia, dan mengakibatkan 5,4 juta kematian tahun 2006. Ini berarti rata-rata satu kematian setiap 6,5 detik. Kematian pada tahun 2020 akan mendekati dua kali jumlah kematian saat ini jika kebiasaan konsumsi rokok saat ini terus berlanjut. [1]
2. Diperkirakan, 900 juta (84 persen) perokok sedunia hidup di negara-negara berkembang atau transisi ekonomi termasuk di Indonesia. The Tobacco Atlas mencatat, ada lebih dari 10 juta batang rokok diisap setiap menit, tiap hari, di seluruh dunia oleh satu miliar laki-laki, dan 250 juta perempuan. Sebanyak 50 persen total konsumsi rokok dunia dimiliki China, Amerika Serikat, Rusia, Jepang dan Indonesia. Bila kondisi ini berlanjut, jumlah total rokok yang dihisap tiap tahun adalah 9.000 triliun rokok pada tahun 2025. [1]
3. Di Asia, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, Indonesia menempati urutan ketiga terbanyak jumlah perokok yang mencapai 146.860.000 jiwa. Namun, sampai saat ini Indonesia belum mempunyai Peraturan Perundangan untuk melarang anak merokok. Akibat tidak adanya aturan yang tegas, dalam penelitian di empat kota yaitu Bandung, Padang, Yogyakarta dan Malang pada tahun 2004, prevalensi perokok usia 5-9 tahun meningkat drastis dari 0,6 persen (tahun 1995) jadi 2,8 persen (2004). [1]
4. Peningkatan prevalensi merokok tertinggi berada pada interval usia 15-19 tahun dari 13,7 persen jadi 24,2 persen atau naik 77 persen dari tahun 1995. Menurut Survei Global Tembakau di Kalangan Remaja pada 1.490 murid SMP di Jakarta tahun 1999, terdapat 46,7 persen siswa yang pernah merokok dan 19 persen di antaranya mencoba sebelum usia 10 tahun. “Remaja umumnya mulai merokok di usia remaja awal atau SMP,” kata psikolog dari Fakultas Psikologi UI Dharmayati Utoyo Lubis. [1]
5. Sebanyak 84,8 juta jiwa perokok di Indonesia berpenghasilan kurang dari Rp 20 ribu per hari–upah minimum regional untuk Jakarta sekitar Rp 38 ribu per hari. [2]
6. Perokok di Indonesia 70 persen diantaranya berasal dari kalangan keluarga miskin. [3]
7. 12,9 persen budget keluarga miskin untuk rokok dan untuk orang kaya hanya sembilan persen. [3]
8. Mengutip dana Survei Ekonomi dan Kesehatan Nasional (Susenas), konsumsi rumah tangga miskin untuk tembakau di Indonesia menduduki ranking kedua (12,43 persen) setelah konsumsi beras (19.30 persen). “Ini aneh tatkala masyarakat kian prihatin karena harga bahan pokok naik, justru konsumen rokok kian banyak,” [3]
9. Orang miskin di Indonesia mengalokasikan uangnya untuk rokok pada urutan kedua setelah membeli beras. Mengeluarkan uangnya untuk rokok enam kali lebih penting dari pendidikan dan kesehatan. [3]
10. Pemilik perusahaan rokok PT Djarum, R. Budi Hartono, termasuk dalam 10 orang terkaya se-Asia Tenggara versi Majalah Forbes. Ia menempati posisi kesepuluh dengan total harta US$ 2,3 miliar, dalam daftar yang dikeluarkan Kamis (8/9/2005). [4]
11. Sekitar 50% penderita kanker paru tidak mengetahui bahwa asap rokok merupakan penyebab penyakitnya. [5]
12. Dari 12% anak-anak SD yang sudah diteliti pernah merasakan merokok dengan coba-coba. Kurang lebih setengahnya meneruskan kebiasaan merokok ini. [5]
13. Besaran cukai rokok di Indonesia dinilai masih terlalu rendah. Saat ini, besarnya cukai rokok 37 persen dari harga rokok. Bandingkan dengan India (72 persen), Thailand (63 persen), Jepang (61 persen). [6]
14. Sebanyak 1.172 orang di Indonesia meninggal setiap hari karena tembakau. [7]
15. 100 persen pecandu narkoba merupakan perokok. [8]
16. Perda DKI Jakarta No 2 Tahun 2005, Pasal 13 ayat 1: Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok. — Pelanggarnya diancam dengan sanksi pidana berupa denda maksimum Rp 50 juta, atau 6 bulan kurungan. Kenyataannya, Perda ini seperti dianggap tidak ada oleh perokok, dan pemerintah pun tidak tegas dalam menjalankannya.

Hmm, seandainya pemerintah dapat tegas menjalankan Perda di atas, mungkin hutang pemerintah akan langsung lunas dibayar para perokok… :mrgreen:Selain itu tentunya akan mengurangi pencemaran udara, membuat masyarakat lebih sehat, mengurangi angka kemiskinan, dan mengurangi angka kriminalitas.

Di antara 16 fakta di atas, fakta mana yang paling mengejutkan untuk Anda? Kalau untuk saya, fakta nomor 5 yang paling mengejutkan. Saya jadi ingat kata-kata: tidak ada perokok yang terlalu miskin untuk membeli rokok. Tampaknya kata-kata itu ada benarnya. Mereka lebih memilih rokok dibandingkan kebutuhan pokok mereka lainnya

Tuesday, April 21, 2009
50 Persen Rumah Tangga Miskin Habiskan Uang Demi Rokok
Selasa, 21/04/2009 18:03 WIB
Uji Materi Iklan Rokok
Amanda Ferdina - detikNews

Jakarta - Kecanduan rokok membuat 50 persen rumah tangga miskin menghabiskan pendapatannya untuk rokok. Padahal uang yang mereka miliki dapat digunakan untuk membeli susu dan makanan yang layak untuk anak-anak mereka.

"Satu dari dua rumah tangga termiskin, yang pendapatannya di bawah Rp 600 ribu/bulan menghabiskan uangnya untuk rokok," kata peneliti Lembaga Demografi Indonesia Abdillah Hasan di sela-sela persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2009).

Mary merupakan saksi ahli dalam sidang uji materil UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang dipimpin Ketua MK Mahfud MD. Sejumlah lembaga perlindungan anak, Komnas PA, dan perorangan mengajukan uji materil UU tersebut mengenai tayangan iklan rokok di media ke Mahkamah Konstitusi.

Abdillah menyangkal klaim kalangan industi rokok yang menyatakan industri ini merupakan penyumbang cukai yang terbesar. Menurutnya sumbangan industri itu tidak sebesar yang mereka klaim.

"Benar mereka menyumbang cukai paling besar dan nilainya memang meningkat, tapi secara proporsi total penerimaan dalam negeri nilainya naik dan turun. Patut diperhatikan yang membayar cukai itu adalah perokok bukan industrinya, jadi klaim ini tidak dapat dibenarkan," katanya. (nal/nrl)

Sumber: Detiknews.com

Demam Berdarah

Demam Berdarah Dengue (DBD)
Dr.H.Sudradjat SB.


Penyebab dan perantara penularan.
Penyakit ini disebabkan oleh suatu virus yang menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kapiler dan pada sistem pembekuan darah, sehingga mengakibatkan perdarahan-perdarahan.
Vektor yang berperan dalam penularan penyakit ini adalah nyamuk Aedes aegypti.
Manifestasi penyakit
Sesudah masa tunas / inkubasi selama 3 - 15 hari orang yang tertular dapat mengalami / menderita penyakit ini dalam salah satu dari 4 bentuk berikut ini, yaitu :
• Bentuk abortif, penderita tidak merasakan suatu gejala apapun.
• Dengue klasik, penderita mengalami demam tinggi selama 4 - 7 hari, nyeri-nyeri pada tulang, diikuti dengan munculnya bintik-bintik atau bercak-bercak perdarahan di bawah kulit.
• Dengue Haemorrhagic Fever (Demam berdarah dengue/DBD) gejalanya sama dengan dengue klasik ditambah dengan perdarahan dari hidung, mulut, dubur dsb.
• Dengue Syok Sindrom, gejalanya sama dengan DBD ditambah dengan syok / presyok pada bentuk ini sering terjadi kematian.
Karena seringnya terjadi perdarahan dan syok maka pada penyakit ini angka kematiannya cukup tinggi, oleh karena itu setiap Penderita yang diduga menderita Penyakit Demam Berdarah dalam tingkat yang manapun harus segera dibawa ke dokter atau Rumah Sakit, mengingat sewaktu-waktu dapat mengalami syok / kematian.
Pengobatan.
Pengobatan terhadap penyakit ini terutama ditujukan untuk mengatasi perdarahan, mencegah/mengatasi keadaan syok / presyok, yaitu dengan mengusahakan agar penderita banyak minum, bila perlu dilakukan pemberian cairan melalui infus.
Demam diusahakan diturunkan dengan kompres dingin, atau pemberian antipiretika
Pencegahan.
Pencegahan dilakukan dengan MENGHINDARI GIGITAN NYAMUK di sepanjang siang hari (pagi sampai sore) karena nyamuk aedes aktif di siang hari (bukan malam hari). Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan menghindari berada di lokasi-lokasi yang banyak nyamuknya di siang hari, terutama di daerah yang ada penderita DBD nya. Bila memang sangat perlu untuk berada di tempat tersebut KENAKAN PAKAIAN YANG LEBIH TERTUTUP, celana panjang dan kemeja lengan panjang misalnya. GUNAKAN CAIRAN/KRIM ANTI NYAMUK (MOSQUITO REPELLANT) yang banyak dijual di toko-toko, pada bagian badan yang tidak tertutup pakaian.
Awasi lingkungan di dalam rumah dan di halaman rumah. Buang atau timbun benda-benda tak berguna yang menampung air, atau simpan sedemikian rupa sehingga tidak menampung air. Taburkan serbuk abate (yang dapat dibeli di apotik) pada bak mandi dan tempat penampung air lainnya, juga pada parit / selokan di dalam dan di sekitar rumah, terutama bila selokan itu airnya tidak / kurang mengalir. Kolam / akuarium jangan dibiarkan kosong tanpa ikan, isilah dengan ikan pemakan jentik nyamuk. Semprotlah bagian-bagian rumah dan halaman yang merupakan tempat berkeliarannya nyamuk, dengan obat semprot nyamuk (yang banyak dijual di toko-toko) BILA TAMPAK NYAMUK BERKELIARAN DI PAGI / SIANG / SORE HARI.
Bila ada salah seorang penghuni yang positif atau diduga menderita DBD, segera semprotlah seluruh bagian rumah dan halaman dengan obat semprot nyamuk di pagi, siang dan sore hari, sekalipun penderita tersebut sudah dirawat di rumah sakit. Hubungi PUSKESMAS setempat untuk meminta fogging di rumah-rumah di lingkungan setempat.
Pencegahan secara massal di lingkungan setempat dengan bekerja sama dengan RT/RW/Kelurahan dengan PUSKESMAS setempat dilakukan dengan Pembersihan Sarang Nyamuk (PSN), Fogging, atau memutuskan mata rantai pembiakan Aedes aegypti dengan Abatisasi.
Demam Berdarah Dengue
Penanggung Jawab: Titte K. Adimidjaja
Editor: Tri Djoko Wahono
Tim Penulis: Kristina, Isminah, Leny Wulandari
I. PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2004 kita dikejutkan kembali dengan merebaknya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), dengan jumlah kasus yang cukup banyak. Hal ini mengakibatkan sejumlah rumah sakit menjadi kewalahan dalam menerima pasien DBD. Untuk mengatasinya pihak rumah sakit menambah tempat tidur di lorong-lorong rumah sakit serta merekrut tenaga medis dan paramedis. Merebaknya kembali kasus DBD ini menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Sebagian menganggap hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan sebagian lagi menganggap karena pemerintah lambat dalam mengantisipasi dan merespon kasus ini.

Sejak Januari sampai dengan 5 Maret tahun 2004 total kasus DBD di seluruh propinsi di Indonesia sudah mencapai 26.015, dengan jumlah kematian sebanyak 389 orang (CFR=1,53% ). Kasus tertinggi terdapat di Propinsi DKI Jakarta (11.534 orang) sedangkan CFR tertinggi terdapat di Propinsi NTT (3,96%)
.
Penyakit Demam Berdarah atau Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) ialah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat-tempat ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan air laut.

Penyakit DBD sering salah didiagnosis dengan penyakit lain seperti flu atau tipus. Hal ini disebabkan karena infeksi virus dengue yang menyebabkan DBD bisa bersifat asimtomatik atau tidak jelas gejalanya. Data di bagian anak RSCM menunjukkan pasien DBD sering menunjukkan gejala batuk, pilek, muntah, mual, maupun diare. Masalah bisa bertambah karena virus tersebut dapat masuk bersamaan dengan infeksi penyakit lain seperti flu atau tipus. Oleh karena itu diperlukan kejelian pemahaman tentang perjalanan penyakit infeksi virus dengue, patofisiologi, dan ketajaman pengamatan klinis. Dengan pemeriksaan klinis yang baik dan lengkap, diagnosis DBD serta pemeriksaan penunjang (laboratorium) dapat membantu terutama bila gejala klinis kurang memadai.

Penyakit DBD pertama kali di Indonesia ditemukan di Surabaya pada tahun 1968, akan tetapi konfirmasi virologis baru didapat pada tahun 1972. Sejak itu penyakit tersebut menyebar ke berbagai daerah, sehingga sampai tahun 1980 seluruh propinsi di Indonesia kecuali Timor-Timur telah terjangkit penyakit. Sejak pertama kali ditemukan, jumlah kasus menunjukkan kecenderungan meningkat baik dalam jumlah maupun luas wilayah yang terjangkit dan secara sporadis selalu terjadi KLB setiap tahun.
KLB DBD terbesar terjadi pada tahun 1998, dengan Incidence Rate (IR) = 35,19 per 100.000 penduduk dan CFR = 2%. Pada tahun 1999 IR menurun tajam sebesar 10,17%, namun tahun-tahun berikutnya IR cenderung meningkat yaitu 15,99 (tahun 2000); 21,66 (tahun 2001); 19,24 (tahun 2002); dan 23,87 (tahun 2003).

Meningkatnya jumlah kasus serta bertambahnya wilayah yang terjangkit, disebabkan karena semakin baiknya sarana transportasi penduduk, adanya pemukiman baru, kurangnya perilaku masyarakat terhadap pembersihan sarang nyamuk, terdapatnya vektor nyamuk hampir di seluruh pelosok tanah air serta adanya empat sel tipe virus yang bersirkulasi sepanjang tahun.

Departemen kesehatan telah mengupayakan berbagai strategi dalam mengatasi kasus ini. Pada awalnya strategi yang digunakan adalah memberantas nyamuk dewasa melalui pengasapan, kemudian strategi diperluas dengan menggunakan larvasida yang ditaburkan ke tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Akan tetapi kedua metode tersebut sampai sekarang belum memperlihatkan hasil yang memuaskan.

II. EPIDEMIOLOGI

1. Penyebab
Penyakit DBD disebabkan oleh Virus Dengue dengan tipe DEN 1, DEN 2, DEN 3 dan DEN 4. Virus tersebut termasuk dalam group B Arthropod borne viruses (arboviruses). Keempat type virus tersebut telah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia antara lain Jakarta dan Yogyakarta. Virus yang banyak berkembang di masyarakat adalah virus dengue dengan tipe satu dan tiga. 3

2. Gejala
Gejala pada penyakit demam berdarah diawali dengan :
a. Demam tinggi yang mendadak 2-7 hari (38 �C- 40 �C)
b. Manifestasi pendarahan, dengan bentuk : uji tourniquet positif puspura pendarahan, konjungtiva, epitaksis, melena, dsb.
c. Hepatomegali (pembesaran hati).
d. Syok, tekanan nadi menurun menjadi 20 mmHg atau kurang, tekanan sistolik sampai 80 mmHg atau lebih rendah.
e. Trombositopeni, pada hari ke 3 - 7 ditemukan penurunan trombosit sampai 100.000 /mm�.
f. Hemokonsentrasi, meningkatnya nilai Hematokrit.
g. Gejala-gejala klinik lainnya yang dapat menyertai: anoreksia, lemah, mual, muntah, sakit perut, diare kejang dan sakit kepala.
h. Pendarahan pada hidung dan gusi.
i. Rasa sakit pada otot dan persendian, timbul bintik-bintik merah pada kulit akibat pecahnya pembuluh darah.

3. Masa Inkubasi
Masa inkubasi terjadi selama 4-6 hari.

4. Penularan
Penularan DBD terjadi melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti / Aedes albopictus betina yang sebelumnya telah membawa virus dalam tubuhnya dari penderita demam berdarah lain. Nyamuk Aedes aegypti berasal dari Brazil dan Ethiopia dan sering menggigit manusia pada waktu pagi dan siang.
Orang yang beresiko terkena demam berdarah adalah anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun, dan sebagian besar tinggal di lingkungan lembab, serta daerah pinggiran kumuh. Penyakit DBD sering terjadi di daerah tropis, dan muncul pada musim penghujan. Virus ini kemungkinan muncul akibat pengaruh musim/alam serta perilaku manusia.

5. Penyebaran
Kasus penyakit ini pertama kali ditemukan di Manila, Filipina pada tahun 1953. Kasus di Indonesia pertama kali dilaporkan terjadi di Surabaya dan Jakarta dengan jumlah kematian sebanyak 24 orang. Beberapa tahun kemudian penyakit ini menyebar ke beberapa propinsi di Indonesia, dengan jumlah kasus sebagai berikut :
- Tahun 1996 : jumlah kasus 45.548 orang, dengan jumlah kematian
sebanyak 1.234 orang.
- Tahun 1998 : jumlah kasus 72.133 orang, dengan jumlah kematian
sebanyak 1.414 orang (terjadi ledakan)
- Tahun 1999 : jumlah kasus 21.134 orang.
- Tahun 2000 : jumlah kasus 33.443 orang.
- Tahun 2001 : jumlah kasus 45.904 orang
- Tahun 2002 : jumlah kasus 40.377 orang.
- Tahun 2003 : jumlah kasus 50.131 orang.
- Tahun 2004 : sampai tanggal 5 Maret 2004 jumlah kasus sudah
mencapai 26.015 orang, dengan jumlah kematian
sebanyak 389 orang.

III. PENCEGAHAN

Pencegahan penyakit DBD sangat tergantung pada pengendalian vektornya, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Pengendalian nyamuk tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang tepat, yaitu :
1. Lingkungan
Metode lingkungan untuk mengendalikan nyamuk tersebut antara lain dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), pengelolaan sampah padat, modifikasi tempat perkembangbiakan nyamuk hasil samping kegiatan manusia, dan perbaikan desain rumah. Sebagai contoh:
Menguras bak mandi/penampungan air sekurang-kurangnya sekali seminggu.
Mengganti/menguras vas bunga dan tempat minum burung seminggu sekali.
Menutup dengan rapat tempat penampungan air.
Mengubur kaleng-kaleng bekas, aki bekas dan ban bekas di sekitar rumah dan lain sebagainya.
2. Biologis
Pengendalian biologis antara lain dengan menggunakan ikan pemakan
jentik (ikan adu/ikan cupang), dan bakteri (Bt.H-14).
3. Kimiawi
Cara pengendalian ini antara lain dengan:
Pengasapan/fogging (dengan menggunakan malathion dan fenthion), berguna untuk mengurangi kemungkinan penularan sampai batas waktu tertentu.
Memberikan bubuk abate (temephos) pada tempat-tempat penampungan air seperti, gentong air, vas bunga, kolam, dan lain-lain.

Cara yang paling efektif dalam mencegah penyakit DBD adalah dengan mengkombinasikan cara-cara di atas, yang disebut dengan �3M Plus�, yaitu menutup, menguras, menimbun. Selain itu juga melakukan beberapa plus seperti memelihara ikan pemakan jentik, menabur larvasida, menggunakan kelambu pada waktu tidur, memasang kasa, menyemprot dengan insektisida, menggunakan repellent, memasang obat nyamuk, memeriksa jentik berkala, dll sesuai dengan kondisi setempat.

IV. PENGOBATAN

Pengobatan penderita Demam Berdarah adalah dengan cara:
� Penggantian cairan tubuh.
� Penderita diberi minum sebanyak 1,5 liter �2 liter dalam 24 jam (air teh dan gula sirup atau susu).
� Gastroenteritis oral solution/kristal diare yaitu garam elektrolit (oralit), kalau perlu 1 sendok makan setiap 3-5 menit.

V. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dalam rangka mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh penyakit demam berdarah, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan, di antaranya adalah:
a. Memerintahkan semua rumah sakit baik swasta maupun negeri untuk tidak menolak pasien yang menderita DBD.
b. Meminta direktur/direktur utama rumah sakit untuk memberikan pertolongan secepatnya kepada penderita DBD sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku serta membebaskan seluruh biaya pengobatan dan perawatan penderita yang tidak mampu sesuai program PKPS-BBM/ program kartu sehat . (SK Menkes No. 143/Menkes/II/2004 tanggal 20 Februari 2004).
c. Melakukan fogging secara massal di daerah yang banyak terkena DBD.
d. Membagikan bubuk Abate secara gratis pada daerah-daerah yang banyak terkena DBD. Melakukan penggerakan masyarakat untuk melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M dan merekrut juru pemantau jentik (jumantik).
e. Penyebaran pamflet lewat udara tentang pentingnya melakukan gerakan 3 M (Menguras, Menutup, Mengubur).
f. Menurunkan tim bantuan teknis untuk membantu RS di daerah , yang terdiri dari unsur-unsur :
Ikatan Dokter Anak Indonesia
Persatuan Dokter Ahli Penyakit Dalam Indonesia
Asosiasi Rumah Sakit Daerah
g. Membantu propinsi yang mengalami KLB dengan dana masing-masing Rp. 500 juta, di luar bantuan gratis ke rumah sakit.
h. Mengundang konsultan WHO untuk memberikan pandangan, saran dan bantuan teknis.
i. Menyediakan �call center�.
DKI Jakarta, Pusadaldukes (021) 34835188 (24 jam)
DEPKES, Sub Direktorat Surveilans (021) 4265974, (021) 42802669
DEPKES, Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) (021) 5265043
j. Melakukan Kajian Sero-Epidemiologis untuk mengetahui penyebaran virus dengue.

VI. TINDAKAN BADAN LITBANG KESEHATAN

Dalam rangka membantu mengatasi penyakit Demam Berdarah, Badan Litbang Kesehatan telah melakukan beberapa penelitian, di antaranya :
1. Penelitian Seroepidemiologi Infeksi Virus Dengue pada Anak-anak dan Remaja di Mataram, Tahun1998.
2. Penelitian Evaluasi dan Pembinaan Pokja DBD Khususnya Ibu Dasa Wisma dalam Pelaksanaan Penanggulangan Penularan Penyakit DBD, Tahun 1999.
3. Penelitian Peningkatan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) Berbasis Masyarakat dengan Pendekatan Pendidikan Kesehatan Masyarakat, Tahun 2000.
4. Penelitian Pengembangan Metode Pemberantasan Demam Berdarah Dengue di Daerah Endemis Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Tahun 2001.
5. Penelitian Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue di DKI Jakarta 2003.
6. Penelitian Wabah Demam Berdarah Dengue pada Sepuluh Rumah Sakit di DKI Jakarta Tahun 2004. (Penelitian ini sedang berlangsung).

Badan Litbangkes berkerja sama dengan Namru 2 telah mengembangkan suatu sistem surveilen dengan menggunakan teknologi informasi (Computerize) yang disebut dengan Early Warning Outbreak Recognition System ( EWORS ).
EWORS adalah suatu sistem jaringan informasi yang menggunakan internet yang bertujuan untuk menyampaikan berita adanya kejadian luar biasa pada suatu daerah di seluruh Indonesia ke pusat EWORS (Badan Litbangkes. Depkes RI.) secara cepat.
Melalui sistem ini peningkatan dan penyebaran kasus dapat diketahui dengan cepat, sehingga tindakan penanggulangan penyakit dapat dilakukan sedini mungkin. Dalam masalah DBD kali ini EWORS telah berperan dalam hal menginformasikan data kasus DBD dari segi jumlah, gejala/karakteristik penyakit, tempat/lokasi, dan waktu kejadian dari seluruh rumah sakit DATI II di Indonesia.

VII. KESIMPULAN

1. Penyebab penyakit DBD di Indonesia adalah Virus Dengue tipe DEN 1, DEN 2, DEN 3, dan DEN 4.
2. Sejak Bulan Januari sampai dengan 5 Maret 2004 total kasus DBD di seluruh propinsi di Indonesia sudah mencapai 26.015, dengan jumlah kematian sebanyak 389 orang (CFR=1,53% )10. Kasus DHF tertinggi terdapat di Propinsi DKI Jakarta (11.534 orang) dan CFR tertinggi terdapat di Propinsi NTT (3,96%)
3. Perlu kewaspadaan yang tinggi terhadap penyakit DHF terutama pada musim penghujan.
4. Cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit DBD adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan �3M Plus� yang melibatkan seluruh masyarakat serta disesuaikan dengan kondisi setempat.


VIII. SARAN

1. Perlunya digalakkan �Gerakan 3 M plus� tidak hanya bila terjadi wabah tetapi harus dijadikan gerakan nasional melalui pendekatan masyarakat.
2. Early Warning Outbreak Recognition System (EWORS) perlu dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.


Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) {bahasa medisnya disebut Dengue Hemorrhagic Fever (DHF)} adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, yang mana menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kapiler dan pada sistem pembekuan darah, sehingga mengakibatkan perdarahan-perdarahan.

Penyakit ini banyak ditemukan didaerah tropis seperti Asia Tenggara, India, Brazil, Amerika termasuk di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat-tempat ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan air laut. Dokter dan tenaga kesehatan lainnya seperti Bidan dan Pak Mantri ;-) seringkali salah dalam penegakkan diagnosa, karena kecenderungan gejala awal yang menyerupai penyakit lain seperti Flu dan Tipes (Typhoid).
• Tanda dan Gejala Penyakit Demam Berdarah Dengue
Masa tunas / inkubasi selama 3 - 15 hari sejak seseorang terserang virus dengue, Selanjutnya penderita akan menampakkan berbagai tanda dan gejala demam berdarah sebagai berikut :

1. Demam tinggi yang mendadak 2-7 hari (38 - 40 derajat Celsius).
2. Pada pemeriksaan uji torniquet, tampak adanya jentik (puspura) perdarahan.
3. Adanya bentuk perdarahan dikelopak mata bagian dalam (konjungtiva), Mimisan (Epitaksis), Buang air besar dengan kotoran (Peaces) berupa lendir bercampur darah (Melena), dan lain-lainnya.
4. Terjadi pembesaran hati (Hepatomegali).
5. Tekanan darah menurun sehingga menyebabkan syok.
6. Pada pemeriksaan laboratorium (darah) hari ke 3 - 7 terjadi penurunan trombosit dibawah 100.000 /mm3 (Trombositopeni), terjadi peningkatan nilai Hematokrit diatas 20% dari nilai normal (Hemokonsentrasi).
7. Timbulnya beberapa gejala klinik yang menyertai seperti mual, muntah, penurunan nafsu makan (anoreksia), sakit perut, diare, menggigil, kejang dan sakit kepala.
8. Mengalami perdarahan pada hidung (mimisan) dan gusi.
9. Demam yang dirasakan penderita menyebabkan keluhan pegal/sakit pada persendian.
10.Munculnya bintik-bintik merah pada kulit akibat pecahnya pembuluh darah.
• Proses Penularan Penyakit Demam Berdarah Dengue
Penyebaran penyakit DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, sehingga pada wilayah yang sudah diketahui adanya serangan penyakit DBD akan mungkin ada penderita lainnya bahkan akan dapat menyebabkan wabah yang luar biasa bagi penduduk disekitarnya.
• Pengobatan Penyakit Demam Berdarah
Fokus pengobatan pada penderita penyakit DBD adalah mengatasi perdarahan, mencegah atau mengatasi keadaan syok/presyok, yaitu dengan mengusahakan agar penderita banyak minum sekitar 1,5 sampai 2 liter air dalam 24 jam (air teh dan gula sirup atau susu).

Penambahan cairan tubuh melalui infus (intravena) mungkin diperlukan untuk mencegah dehidrasi dan hemokonsentrasi yang berlebihan. Transfusi platelet dilakukan jika jumlah platelet menurun drastis. Selanjutnya adalah pemberian obat-obatan terhadap keluhan yang timbul, misalnya :
- Paracetamol membantu menurunkan demam
- Garam elektrolit (oralit) jika disertai diare
- Antibiotik berguna untuk mencegah infeksi sekunder

Lakukan kompress dingin, tidak perlu dengan es karena bisa berdampak syok. Bahkan beberapa tim medis menyarankan kompres dapat dilakukan dengan alkohol. Pengobatan alternatif yang umum dikenal adalah dengan meminum jus jambu biji bangkok, namun khasiatnya belum pernah dibuktikan secara medik, akan tetapi jambu biji kenyataannya dapat mengembalikan cairan intravena dan peningkatan nilai trombosit darah.
• Pencegahan Penyakit Demam Berdarah
Pencegahan dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk diwaktu pagi sampai sore, karena nyamuk aedes aktif di siang hari (bukan malam hari). Misalnya hindarkan berada di lokasi yang banyak nyamuknya di siang hari, terutama di daerah yang ada penderita DBD nya. Beberapa cara yang paling efektif dalam mencegah penyakit DBD melalui metode pengontrolan atau pengendalian vektornya adalah :

1. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), pengelolaan sampah padat, modifikasi tempat. perkembangbiakan nyamuk hasil samping kegiatan manusia, dan perbaikan desain rumah.
2. Pemeliharaan ikan pemakan jentik (ikan adu/ikan cupang) pada tempat air kolam, dan bakteri (Bt.H-14).
3. Pengasapan/fogging (dengan menggunakan malathion dan fenthion).
4. Memberikan bubuk abate (temephos) pada tempat-tempat penampungan air seperti, gentong air, vas bunga, kolam, dan lain-lain.

JUKNIS KESMAS KELURAHAN

Program
Pelaksanaan pengumpulan data dasar kesehatan
Penggerakan dan Pembinaan masyarakat Dalam Pencegahan Penyakit menular dan Potensial KLB/Wabah
Penggerakan dan Pembinaan Peran serta Masyarakat untuk Meningkatkan Gizi Mayarakat dan Posyandu
Penggerakan dan pembinaan Peran serta Masyarakat untuk pembinaan sekolah (UKS, UKGS)
Penggerakan dan Pembinaan Peran Serta masyarakat untuk Gerakan sayang Ibu
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
Pengawasan Sarana Kesehatan Lingkungan
penggerakan dan Pembinaan Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit tidak menular
Pembinaan dan evaluasi dan Pelaporan

RUANG LINGKUP
Data Gakin
Data demografi
Data fasilitas kesehatan
data sarana kes Ling
data kematian
PHBS
Banjir dan Kumuh
Pengamatan Penykit Menular dan Potensial KLB
Pengamatan faktor resiko munculnya penyakit menular
Penemuan dan Pelaporan peny menular
pendampingan pelaksanaan investigasi peny menular ,KLB, KIPI
Pengawasan distribusi MP ASI ke sasaran
Sweeping bulan vit A
Pemantauan pertumbuhan balita
Penemuan,pelacakan dan pelaporan kasus gizi buruk
Pembentukan dan pembinaan Pos Gizi
Motivator pelaksanaan imunisasi di posyandu dan pelaporan
Pembentukan dan Pembinaan Tim pelaksana UKS dan UKGS
Evaluasi Kegiatan UKS dan UKGS
Evaluasi penerapan PHBS di sekolah
Deteksi Ibu hamil resiko tinggi
Peningkatan kesehatan ibu hamil,bersalin,nifas dan busui
peningkatan persalinan yang aman
Advocaasi
Bina suasana/pendekatan individu/kelompok pada masyarakat umum, tokoh masyarakat dan lintas sektor
penggerakan dan pemberdayaan masyarakat
Pengawasan hygiene dan sanitasi terhadap sarana kesehatan lingkungan di wilayah secara berkal
Pengamatan PTM
pengamatan faktor resiko munculnya PTM
Penemuan dan pelaporan PTM dan keswa
pembentukan dan pembinaan kelompok resiko


KEGIATAN
Pengumpulan dan pengolahan Data
verifikasi dan rekomendasi keluarga Miskin
Pembinaan dan memonitor kegiatan surveilans berbasis masyarakat d Rw siaga
Pelaksanaan Pengamatan Penyakit dan faktor Resiko dilakukan oleh Jumantik terlatih minimal 1 org setiap RT
Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan PSN-3M Plus Minimal 1 x seminggu
Mobilisasi Sumber daya dalam upaya antisipasi dan penanggulangan KLB penyakit dan keracunan Makanan
Penggerakan dan pembinaan PSM
Pembentukan dan pembinaan pos Gizi
Koordinasi sektoral
Pemeriksaan kesehatn dan imunisasi anak sekolah
pendidikan anak sekolah dan pembentukan dokter kecil
lomba sekolah sehat
Menyelenggarakan kegiatan penggerakan dan pembinaan PSM untuk gerakan sayang ibu terintegrasi dengan kegiatan rutin posyandu
Pembinaan dan penggerakn pelaksanaan SMD dan MMD di setiap RW siaga
Penggandaan materi penyuluhan dan alat peraga untuk media tatap muka di setiap rw siaga
mempasilitasi pelaksanaan pertemuan kelompok pada masyarakat umum, tokoh masyarakat dan LS setiap RW siaga
Penyuluhan langsung pada individu/kelompok dengan metode ceramah di setiap RW siaga
Membentuk tim terpadu dengan Pusk kelurahan untuk kegiatan pengawasan sarana kesehatan lingkungan
Pementauan secara periodik ke lokasi menggunakan chek list dan melaporkan ke puskesmas kelurahan
Membuat mapping sarana kesehatan lingkungan di wilayahnya
Penyelenggaraan,pelaporan,pembentukan dan pembinaan kelompok resiko penyakit TM dan keswa dalam kegiatan RW siaga

Anggaran yg dibutuhkan
Operasional pengumpulan data
Pencetakan Formulir
Operasional Verifikasi Km
Operasional rekomendasi KM
Pencetakan Formulir
Honor jumantik
Opersional pelatihan Jumantik
Pengadaan sarana pendukung jumatik
Operasional Posyandu : PMT
Operasional Posgizi
Pengadaan sarana posyandu
Cetak formulir/chek list
Biaya operasional TP UKS dan UKGS
Biaya Peralatan penunjang pelaksanaan UKS dan UKGS
Biaya operasional posyandu
Biaya pembinaan SMD dan MMD di RW siaga
Penyusunan Materi Penyuluhan
Biaya Operasional pertemuan dan penyuluhan individu/kelompok masalah kesehatan masyarakat di setiap RW siaga
Operasional pengawasan dan pembinaan
operasional pertemuan koordinasi
Biaya cetak form/check list
Biaya pembinaan kelompok resiko
biaya honor kader kesehatan
Biaya form/check list

FLU BABI / H1N1/ Swine Influenza

Interim Guidance for Clinicians on Identifying and Caring for Patients with Swine-origin Influenza A (H1N1) Virus Infection


Objective: This document provides interim guidance for clinicians who might provide care for patients with confirmed novel influenza A (H1N1) or suspected novel influenza A (H1N1) virus infection (previously referred to as swine-origin influenza virus). This document has changed as more ill persons have been identified and more epidemiologic and clinical information has been gathered. CDC recommends that testing be prioritized for those with severe respiratory illness and those at highest risk of complications from influenza, as reflected in this document.
Transmission
Transmission of novel influenza A (H1N1) is being studied as part of the ongoing outbreak investigation, but limited data available indicate that this virus is transmitted in ways similar to other influenza viruses. Seasonal human influenza viruses are thought to spread from person to person primarily through large-particle respiratory droplet transmission (e.g., when an infected person coughs or sneezes near a susceptible person). Transmission via large-particle droplets requires close contact between source and recipient persons because droplets do not remain suspended in the air and generally travel only a short distance (< 6 feet). Contact with contaminated surfaces is another possible source of transmission and transmission via droplet nuclei (also called “airborne” transmission). Because data on the transmission of novel H1N1 viruses are limited, the potential for ocular, conjunctival, or gastrointestinal infection is unknown. Since this is a novel influenza A virus in humans, transmission from infected persons to close contacts might be common. All respiratory secretions and bodily fluids (diarrheal stool) of novel influenza A (H1N1) cases should be considered potentially infectious.
Incubation period
The estimated incubation period is unknown and could range from 1-7 days, and more likely 1-4 days.
.
Clinical findings
Patients with uncomplicated disease due to confirmed novel influenza A (H1N1) virus infection have experienced fever, chills, headache, upper respiratory tract symptoms (cough, sore throat, rhinorrhea, shortness of breath), myalgias, arthralgias, fatigue, vomiting, or diarrhea. In New York City, 95% of patients with novel influenza A (H1N1) met the case definition for influenza-like illness (subjective fever plus cough and/or sore throat) (Swine-Origin Influenza A (H1N1) Virus Infections in a School --- New York City, April 2009)
Complications
There is insufficient information to date about clinical complications of this novel influenza A (H1N1) virus infection. Among persons infected with previous variants of swine influenza viruses, clinical syndromes have ranged from mild respiratory illness, to lower respiratory tract illness, dehydration, or pneumonia. Deaths caused by previous variants of swine influenza viruses have occasionally occurred. Although data on the spectrum of illness is not yet available for this novel influenza A (H1N1), clinicians should expect complications to be similar to seasonal influenza: exacerbation of underlying chronic medical conditions, upper respiratory tract disease (sinusitis, otitis media, croup) lower respiratory tract disease (pneumonia, bronchiolitis, status asthmaticus), cardiac (myocarditis, pericarditis), musculoskeletal (myositis, rhabdomyolysis), neurologic (acute and post-infectious encephalopathy, encephalitis, febrile seizures, status epilepticus), toxic shock syndrome, and secondary bacterial pneumonia with or without sepsis.
Groups at high risk for complications
Currently, insufficient data are available to determine who is at higher risk for complications of novel influenza A (H1N1) virus infection. Thus, at this time, the same age and risk groups who are at higher risk for seasonal influenza complications should also be considered at higher risk for swine-origin influenza complications.
Groups at higher risk for seasonal influenza complications include:
• Children less than 5 years old;
• Persons aged 65 years or older;
• Children and adolescents (less than 18 years) who are receiving long-term aspirin therapy and who might be at risk for experiencing Reye syndrome after influenza virus infection;
• Pregnant women;
• Adults and children who have chronic pulmonary, cardiovascular, hepatic, hematological, neurologic, neuromuscular, or metabolic disorders;
• Adults and children who have immunosuppression (including immunosuppression caused by medications or by HIV);
• Residents of nursing homes and other chronic-care facilities.
Medical care for patients with novel influenza A (H1N1) virus
Not all patients with suspected novel influenza (H1N1) infection need to be seen by a health care provider. Patients with severe illness and those at high risk for complications from influenza (see list above) should contact their medical provider or seek medical care.
Which patients should be tested for novel influenza A (H1N1) virus
Clinicians should test persons for the novel influenza (H1N1) virus if they have an acute febrile respiratory illness or sepsis-like syndrome. Certain groups may have atypical presentations including infants, elderly and persons with compromised immune systems. Priority for testing includes persons who 1) require hospitalization or 2) are at high-risk for severe disease (as listed above). To test for novel H1N1 influenza virus, upper respiratory specimens, such as a nasopharyngeal swab or aspirate, nasal swab plus a throat swab or nasal wash, or tracheal aspirate should be collected. Persons who perform nasal and tracheal aspirate collections on ill persons require appropriate personal protective equipment. Specimens should be sent to the state public health laboratory. Not all people with suspected novel influenza (H1N1) infection need to have the diagnosis confirmed, especially if the person resides in an affected area or if the illness is mild. Recommendations on who to test may differ by state or community. Clinicians should be aware of local guidance on testing and should use their clinical judgment in addition to this guidance for deciding when to test for novel influenza A (H1N1). View the Interim guidance on specimen collection, processing, and testing.
Reporting suspect novel influenza A (H1N1) virus infection
Clinicians should contact their state public health department if they test a person for novel influenza A (H1N1) infection to obtain information on what clinical and epidemiological data to collect and specimen shipment protocols in their state. See also Information on laboratory testing and specimen collection.
Treatment of novel influenza A (H1N1)
The novel influenza (H1N1) virus is susceptible to both oseltamivir and zanamivir. It is resistant to amantadine and rimantadine. View Interim guidance on antiviral treatment for novel influenza A (H1N1).
Additional Therapy
Additional therapy such as antibacterial agents, should be used at the discretion of the clinicians given the patients clinical presentation. For antibacterial treatment of pneumonia, clinical guidance for community-acquired pneumonia should be followed and can be accessed at http://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/511159?cookieSet=1 .
For hospitalized patients with severe community-acquired pneumonia (CAP) requiring intensive care unit admission, menthicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA) infection should be suspected and treated empirically in addition to other causes of CAP if they have 1) necrotizing or cavitary infiltrates or 2) empyema.
Infectious period
The duration of shedding with novel influenza A (h1N1) virus is unknown. Therefore, until data are available, the estimated duration of viral shedding is based upon seasonal influenza virus infection.. Infected persons are assumed to be shedding virus from one day prior to illness onset until resolution of symptoms. In general, persons with novel influenza A (H1N1) virus infection should be considered potentially infectious from one day before to 7 days following illness onset. Children, especially younger children, might be infectious for up to 10 days.
Infection control measures

View the guidance on infection control during care of patients with confirmed or suspected novel influenza A (H1N1) virus infection.
Antiviral chemoprophylaxis
View the guidance on pre-exposure and post-exposure chemoprophylaxis with antiviral agents for novel influenza A (H1N1) virus can be found at

H1N1 Flu (Swine Flu)
Site last updated May 13, 2009, 11:00 AM ET
U.S. Human Cases of H1N1 Flu Infection
(As of May 13, 2009, 11:00 AM ET)

States* Laboratory confirmed cases Deaths
45 states* 3352 cases 3 deaths
*includes the District of Columbia
This table will be updated daily Monday-Friday at around 11 AM ET.
International Human Cases of Swine Flu Infection, see World Health Organization.

View state-by-state table >>

View full-sized map >>
See Also:
FluView Surveillance Report (277 KB)
For the week ending May 2, 2009

A New Virus Emerges
Novel influenza A (H1N1) is a new flu virus of swine origin that was first detected in April, 2009. The virus is infecting people and is spreading from person-to-person, and has sparked a growing outbreak of illness in the United States with an increasing number of cases being reported internationally as well.
CDC anticipates that there will be more cases, more hospitalizations and more deaths associated with this new virus in the coming days and weeks because the population has little to no immunity against it. Novel influenza A (H1N1) activity is now being detected in two of CDC’s routine influenza surveillance systems as reported in the May 8, 2009 FluView. FluView is a weekly report that tracks U.S. influenza activity through multiple systems across five categories.
The May 8 FluView found that the number of people visiting their doctors with influenza-like-illness is higher than expected in the United States for this time of year. Second, laboratory data shows that regular seasonal influenza A (H1N1), (H3N2) and influenza B viruses are still circulating in the United States, but novel influenza A (H1N1) and “unsubtypable”* viruses now account for a significant number of the viruses detected in the United States.
It’s thought that novel influenza A (H1N1) flu spreads in the same way that regular seasonal influenza viruses spread; mainly through the coughs and sneezes of people who are sick with the virus.
CDC continues to take aggressive action to respond to the outbreak. CDC’s response goals are to reduce the spread and severity of illness, and to provide information to help health care providers, public health officials and the public address the challenges posed by this new public health threat.
Increased Testing
CDC has developed a PCR diagnostic test kit to detect this novel H1N1 virus and has now distributed test kits to all states in the U.S. and the District of Columbia and Puerto Rico. The test kits are being shipped internationally as well. This will allow states and other countries to test for this new virus. This increase in testing will likely result in an increase in the number of confirmed cases of illness reported. This, combined with ongoing monitoring through Flu View should provide a fuller picture of the burden of disease in the United States over time.
CDC is issuing updated interim guidance daily in response to the rapidly evolving situation.
Clinician Guidance
CDC has issued interim guidance for clinicians on identifying and caring for patients with novel H1N1, in addition to providing interim guidance on the use of antiviral drugs. Influenza antiviral drugs are prescription medicines (pills, liquid or an inhaler) with activity against influenza viruses, including novel influenza H1N1 viruses. The priority use for influenza antiviral drugs during this outbreak is to treat severe influenza illness, including people who are hospitalized or sick people who are considered at high risk of serious influenza-related complications.
Public Guidance
In addition, CDC has provided guidance for the public on what to do if they become sick with flu-like symptoms, including infection with novel H1N1. CDC also has issued instructions on taking care of a sick person at home. Novel H1N1 infection has been reported to cause a wide range of symptoms, including fever, cough, sore throat, body aches, headache, chills and fatigue. In addition, a significant number of people also have reported nausea, vomiting or diarrhea. Everyone should take everyday preventive actions to stop the spread of germs, including frequent hand washing and people who are sick should stay home and avoid contact with others in order to limit further spread of the disease.
*Unsubtypable viruses are viruses that through normal testing cannot be subtyped as regularly occurring human seasonal influenza viruses. In the context of the current outbreak, it’s likely that most of these unsubtypable viruses are novel H1N1.

PEMILIHAN KETUA RT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
c. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
d. Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah Pemerintah Kotamadya/Kabupaten
Administrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
e. Walikotamadya/Bupati Administrasi adalah Walikotamadya/Bupati Administrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
f. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
g. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
h. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintahan Kelurahan pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
i. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
j. Dewan Kelurahan adalah Dewan Kelurahan pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
k. Tokoh Masyarakat adalam pemimpin masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sosial
kemasyarakatan (Poleksosbudhankam) yang diakui oleh masyarakat lingkungannya.
l. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun orang
asing yang secara de facto dan de jure bertempat tinggal di dalam wilayah RT dan RW yang bersangkutan.
m. Kepala Keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu
keluarga.
n. Penduduk dewasa adalah penduduk yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah atau pernah kawin.
o. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
p. Pemberdayaan masyarakat adalah pengikut sertaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pemilikan.
q. Kartu Keluarga adalah kartu yang berisi data identitas kepala keluarga dan anggotanya yang telah dicatat dan ditandatangani oleh Ketua RT, RW dan Lurah.

BAB II

LANDASAN, TUJUAN, KEDUDUKAN

Pasal 2
1) Memberikan pelayanan kepada penduduk setempat sesuai denagn ketentuan yang berlaku;
2) Mengerjakan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;
3) Berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat;
4) Berpartisipasi dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
5) Berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
6) Membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara
masyarakat dengan pemerintah masyarakat;
7) Manjaga hal-hal yang berkaitan denga lingkungan;
8) Berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial yang biayanya bersumber dari swadaya masyarakat dan atau Pemerintah daerah serta memprtangungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota Dewan Kelurahan yang berasal dari RW yang bersangkutan.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN
Pasal 3
Tugas dan kewajiban RT dan RW ditetapkan oleh forum musyawarah RT dan RW dengan berpedoman kepada upaya-upaya dalam rangka :
(1) Memberikan swadaya dan kegotongroyonan masyarakat;
(2) Menggerakkan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;
(3) Berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat;
(4) Berpartisipasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
(5) Berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
(6) Membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara
masyarakat dengan pemerintah daerah;
(7) Menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan;
(8) Berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial yang biayanya dari swadaya masyarakat dan atau pemerintah daerah serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota Dewan Kelurahan yang berasal dari RW yang bersangkutan.

BAB IV

RUKUN TETANGGA

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 4
1) Pembentukan wilayah RT secaa administrasi ditetapkan oleh lurah atas usul masyarakat dan dengan memperhatikan kondisi lingkungannya.
2) Setiap RT terdiri dari 30 sampai dengan 60 kepala keluarga.
3) Bagi wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, jumlah kepada Keluarga sebagaimna dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
4) Bagi penduduk yang bertempat tinggal di asrama, rumah susun, kondominium, apartemen atau yang sejenis dapat dibentuk RT tersendiri atau digabungkan dengan RT yang berdekatan.
5) Dalam hal RT tersebut pada ayat (4) pasal ini menjadi RT tersendiri, ketentuan jumlah kepala keluarga tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) apat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 5
Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdafta dalam kartu keluarga pada RT bersangkutan.
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 6
(1) Anggota RT mempunyai hak :
a. mamperoleh pelayanan administrasi dan kewilayahan dari RT dan RW;
b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan RW;
c. memilih pengurus RT;
d. dipilih sebagai pengurus RT dan RW;
e. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan RW.
(2) Anggota RT mempunyai kewajiban :
a. melaksanakan keputusan forum musyawarah RT dan RW;
b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RT dan RW;
c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan RW.
(3) Ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dan dikurangi oleh forum musyawarah RT.

Bagian Keempat

Pengurus
Pasal 7
(1) Pengurus RT terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
(2) Ketua RT terpilih menyusun kepengurusan RT.

Pasal 8
(1) untuk menjadi pengurus RT harus memenuh persayaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Republik Indonesia baik laki-laki maupun perempuan;
b. Berkelakuan baik;
c. Penduduk dewasa;
d. Dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh forum musyawarah RT.

(2) Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan pengurus RW/dewan kelurahan/dewan kota.

Pasal 9
(1) Pemilihan ketua RT diselenggarakan oleh panitia pemilihan ketua RT;
(2) Pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam forum musyawarah;
(3) Forum musyawarah menetapkan tat cara pemilihan ketua Rt;
(4) Keyua Rt terpilih ditetapkan secara administrasi dengan keputusan lurah.

Pasal 10
(1) Pembagian tugas antar pengurus RT ditetapkan dalam forum musyawarah RT;
(2) Pengurus RT bertanggungjawab kepada forum musyawarah RT.
Pasal 11
(1) Masa bakti pengurus RT adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal Ketua RT terpilih;
(2) Selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir masa baktinya, ketua RT wajib melaksanakan pembentukan panitia pemilihan ketua RT periode berikutnya sebagaimana dimaksud dalampasal 9.
Pasal 12
(1) Pengurus RT berhenti sebelum selesai masa baktinya karena:
a. meninggal dunia;
b. keputusan forum musyawarah RT;
c. permintaan sendiri secara tertulis;
d. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang bersangkutan;
e. melakukan perbuatan tercela sebagai pengurus RT;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
(2) Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RT berdasarkan hasil keputusan forum musyawarah sampai dengan selesai masa baktinya;
(3) Pemberhentian dan pergantian pengurus RT sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan secara administrasi dengan keputusan lurah atas usul ketua RW.

Bagian Kelima
Forum Musyawarah RT

Pasal 13
(1) Forum musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RT;
(2) Forum musyawarah RT terdiri dari pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT;
(3) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum musyawarah RT.

BEASISWA

NAMA-NAMA KASIE KESMAS KELURAHAN SE DKI JAKARTA NO NAMA TEMPAT TUGAS

NAMA-NAMA KASIE KESMAS KELURAHAN SE DKI JAKARTA
NO NAMA TEMPAT TUGAS

1 Dodi, SKM Tambora
2 Eka, SKM,MKM Semanan
3 Janti wijayanti, SKM,MSi Karet Semanggi
4 Lolita, SKM Karet
5 Sutami, SKM,MM
6 Tuti, SKM Jelambar
7 Walman, SKM Cengkareng
8 Yanti, SKM Tangki,Taman sari
9 Ali, SKM Meruya selatan
10 Lisa, SKM Gandaria selatan
11 Suhendro, SKM Pdk labu
12 Junita, SKM Galur
13 Rumiyati, SKM Kemanggisan
14 Darwa, SKM Penggadungan
15 Muhadi, SKM,MKM Menteng atas
16 Etty agustini, SKM Cipete
17 Edi Margono, SKM,MKM Tomang
18 Trisno S, SKM Melawai
19 Nathanael Binti,SKM Pejaten Timur
20 Kurnia Rita T,SKM,MKes Tebet Timur
21 Endah Suharti, SKM, Tebet Barat
22 Nani, SKM Setia budi
23 Suryo Santoso, SKM Balekambang
24 Ina Aryani, SKM Kota Bambu Utara




Skema Pembentukan Forum/Jejaring Kesmas Kelurahan se DKI Jakarta
Tgl 13 maret 2009
Pasca Pelantikan….sebagian besar kasie kesmas saling bertanya secara langsung maupun via sms ;
1. Kita ngapain ya disana ?
2. Gw siap ke sana tapi disana siap gak terima kita2 ?
3. SDM nya siap..perangkatnya siap gak ya ?
4. Kita di sana ngurusin masalah kesehatan saja kan ?
5. Kita dengan puskesmas hubungannya apa ya ?
Tgl 16 sd 19 maret
Pasca orientasi di kelurahan :
1. Petugas lama /kasubsi lama masih ada
2. Tupoksi yang cukup asing
3. Kondisi ruang kerja yang tdk kondusif
4. Perencanaan kegiatan yang sudah berjalan
5. DPA yang tdk terbuka tdk dapat diakses

Tgl 20 maret 2009
1. Jejak pendapat pembentukan forum
Pernyataan setuju olah kasi kesmas via sms


HASIL PERTEMUAN PERDANA
Pengurus Korwil Kasi Kes Mas se DKI Jakarta
Korwil Barat : M.Ali, SKM ( 081210122211 Kel meruya Selatan)
Korwil Timur : Suryo Santoso, SKM (08128493177 Kel.Balekambang)
Korwil Selatan : Kurnia Rita, SKM
Korwil Utara :
Korwil Pusat : Dini Wardiani, SKM (08129517306 Kel.Utan Panjang)

Susunan Pengurus Demisioner Jejaring Kes Mas se DKI Jakarta
Ketua :
Wakli Ketua I :
Wakil Ketua II :
Sekretaris :
Bendahara :
Anggota :

TANTANGAN YANG DIHADAPI
Kesan-Kesan Selama menjadi Kasi Kes Mas di Kelurahan :(File hanya untuk member)

AGENDA KESMAS MERUYA SELATAN

Sosialisasi Penyakit Menular dan Evaluasi PSN

Audiens : Kader Posyandu, Jumantik Se kelurahan Meruya Selatan
Pembicara : Kasi kesmas meruya Selatan, Kepala Pusk Meruya 1 , Kepala Puskesmas Meruya II
Waktu : Senin, 4 Mei 2009
Tempat : Aula kantor Meruya Selatan
Waktu : 13.00 sd 15.45 WIB.

Daftar Kelurahan Rawan Demam Berdarah di DKI
Hingga hari ini tercatat ada 9.947 penderita DBD di DKI Jakarta.
Jum'at, 17 April 2009, 14:26 WIB
Eko Priliawito, Lutfi Dwi Puji Astuti
Nyamuk DBD (doc Corbis)
BERITA TERKAIT

* 9 Kelurahan Masuk Daerah Merah DBD
* Kelapa Gading Daerah Merah Demam Berdarah
* Kisah Tragis Ajal Menjemput Andini
* Pejabat Saja Kena Demam Berdarah
* RS Tarakan Penuh, Pasien DB Dirawat di Lorong


VIVAnews - Kawasan Merah Demam Berdarah di wilayah DKI Jakarta semakin merebak. Dinas Kesehatan meminta agar seluruh walikota di DKI ikut berperan aktif untuk meminimalisir jumlah penderita DBD dikawasan merah DBD.

Hingga hari ini tercatat ada 9.947 penderita DBD di DKI Jakarta dengan korban meninggal sebanyak 21 orang.

"Untuk meminimalisir kawasan merah ini kita minta walikota ikut berperan aktif melakukan antisipasi pencegahan," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati di Balaikota, Jumat 17 April 2009.

Meski saat ini kawasan merah DBD di DKI Jakarta makin berkurang namun upaya melakukan program stop DBD harus terus gencar.

Yakni dengan memberantas jentik nyamuk dengan melaksanakan langkah PSN 3M+ (Menutup tempat penampungan air, menguras tempat penampungan air,dan mengubur barang bekas).

"Yang perlu diwaspadai juga yaitu penularan DBD di tempat kerja, karena sekarang pada umumnya DBD menyerang orang dewasa yang tempat penularannya justru bukan dipemukiman melainkan di tempat umum dan perkantoran," kata Dien menjelaskan.

Program stop DBD di kawasan perkantoran dan tempat-tempat fasilitas umum juga segera dilakukan.

Berikut data kawasan merah DBD di DKI Jakarta:

JAKARTA PUSAT (9 kelurahan) :

1. Kelurahan Cempaka Putih Barat.
2. Kelurahan Cempaka Putih Timur.
3. Kelurahan Galur.
4. Kelurahan Johar Baru.
5. Kelurahan Cempaka Baru.
6. Kelurahan serdang.
7. Kelurahan Sumur Batu.
8. Kelurahan Menteng.
9. Kelurahan Kramat.


JAKARTA UTARA (11 kelurahan) :

1. Kelurahan Semper Barat.
2. Kelurahan Semper Timur.
3. Kelurahan Sukapura
4. Kelurahan Kelapa Gading Barat.
5. Kelurahan Kelapa Gading Timur.
6. Kelurahan Pegangsaan Dua.
7. Kelurahan Lagoa.
8. Kelurahan Rawa Badak.
9. Kelurahan Rawa Badak Selata.
10. Kelurahan Tugu Utara.
11. Kelurahan Kebon Bawang.

JAKARTA BARAT (1 kelurahan) :

1. Kelurahan Kebon Jeruk

JAKARTA SELATAN (5 Kelurahan) :

1. Kelurahan Mampang Prapatan.
2. Kelurahan Kalibata.
3. Kelurahan Kebagusan.
4. Kelurahan Menteng Atas.
5. Kelurahan Menteng Dalam.

JAKARTA TIMUR (21 kelurahan):

1. Kelurahan Cakung Barat.
2. Kelurahan Cakung Timur.
3. Kelurahan Jatinegara.
4. Kelurahan Penggilingan.
5. Kelurahan Pulo Gebang.
6. Kelurahan Lubang Buaya.
7. Kelurahan Cibubur.
8. Kelurahan Duren Sawit.
9. Kelurahan Klender.
10. Kelurahan Malaka Jaya.
11. Kelurahan Pondok Kelapa.
12. Kelurahan Cipinang Muara.
13. Kelurahan Cawang.
14. Kelurahan Cipinang Melayu.
15. Kelurahan Kayu Manis.
16. Kelurahan Utan Kayu Selatan.
17. Kelurahan Utan Kayu Utara.
18. Kelurahan Jati.
19. Kelurahan Kayu Putih.
20. Kelurahan Pulo Gadung.
21. Kelurahan Rawamangun.

INFO KELURAHAN

DKI Tambah PNS di Kelurahan
Rabu, 6 Mei 2009 | 04:05 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan penambahan jumlah pegawai negeri sipil di tingkat kelurahan dan kecamatan. Fungsi kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat akan ditingkatkan.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Selasa (5/5) di Jakarta Pusat, mengatakan, mulai pertengahan tahun 2009 sampai 2010, banyak PNS di tubuh Pemprov akan dipindahtugaskan ke semua kelurahan. Penambahan PNS di kelurahan dan kecamatan diperlukan untuk memperpendek rantai birokrasi dalam pelayanan masyarakat.

”Para PNS di kelurahan dan kecamatan akan menjadi garis depan untuk pelayanan masyarakat. Sebagian besar kebutuhan dan masalah masyarakat harus dapat diselesaikan di kelurahan atau kecamatan agar lebih cepat,” kata Fauzi dalam pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat provinsi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan, jumlah PNS di kelurahan yang biasanya hanya 12 orang akan bertambah menjadi 31 orang. Dengan jumlah kelurahan yang mencapai 267 kelurahan, jumlah PNS yang akan dipindah ke kelurahan mencapai 5.073 orang.



Selain penambahan jumlah PNS, Pemprov juga menambah seksi fungsional di kelurahan, dari lima menjadi enam seksi. Masalah administrasi kependudukan, kebersihan, kemiskinan, sampai lingkungan hidup akan diselesaikan di kelurahan.

Di sisi lain, urusan izin bangunan dan kesehatan akan lebih difokuskan di kecamatan. Dengan demikian, berbagai masalah sosial lebih mudah dan lebih cepat terselesaikan.

Dengan sistem ini, kata Prijanto, masyarakat akan dapat menikmati penyelesaian masalah yang lebih cepat. Pemerintah provinsi dan pemerintah kota juga tidak terbebani dengan akumulasi masalah sosial yang memberatkan masyarakat.

PPMK

Selain perombakan birokrasi, Fauzi Bowo juga memerintahkan agar dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dapat dikucurkan pada Juni. Dana Rp 83 miliar itu akan digunakan untuk menggerakkan ekonomi mikro di tingkat kelurahan.

”Pada 2010, dana PPMK harus sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelas ekonomi menengah bawah,” kata Fauzi.

PPMK menjadi andalan DKI Jakarta untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang diperkirakan meningkat seiring dengan krisis ekonomi global. Sudah ada satu koperasi di setiap kelurahan untuk menyalurkan dana PPMK.

”Semua petugas koperasi sudah mendapat pelatihan administrasi untuk menyalurkan dana PPMK. Sistem komputer juga sedang disiapkan dan dana PPMK bakal siap dikucurkan pada Juni,” kata Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UKM DKI Jakarta Ade Suharsono. (ECA)



Kelurahan Ujung Tombak Pemerintahan DKI
By Republika Newsroom
Rabu, 06 Mei 2009 pukul 16:52:00


JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo berkantor di kelurahan untuk pertama kalinya, Rabu (6/5) di Kelurahan Kenari, Salemba, Jakarta Pusat. Ini sebagai langkah pertama menjadikan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di Jakarta.

Fauzi Bowo, mengungkapkan, Pemprov DKI akan melakukan restrukturisasi pegawai negeri sipil (PNS) di tubuh Pemprov DKI. Mulai tahun ini, kata dia, dilakukan penambahan dengan menggeser PNS non jabatan di jajaran birokrsi DKI ke kelurahan dan kecamatan.

Langkah ini, kata dia, diambil untuk memperpendek rantai birokrasi dalam pelayanan masyarakat. "Kelurahan akan kita jadikan ujung tombak pelayanan masyarakat. Jika ujungnya saja tumpul, bagaimana pemerintahan dapat berjalan efektif," ujar dia saat memberi arahan kepada aparat Kelurahan Kenari.

Pasalnya, ujar dia, sebagian besar kebutuhan dan masalah masyarakat sebenarnya berhubungan dengan aparat birokrasi ditingkat kelurahan dan kecamatan. Dia melanjutkan, jumlah PNS di kelurahan yang biasanya hanya 12 orang akan bertambah menjadi 31 orang. Dengan jumlah kelurahan yang mencapai 267 kelurahan.

Dalam kesempatan tersebut, Fauzi menemukan masih adanya rangkap jabatan di setiap kantor kelurahan di Jakarta. Ini yang dapat menyebabkan terhambatnya pelayanan terhadap masyarakat. "Di kelurahan Kenari, misalnyam satu orang masih pegang dua jabatan, Kasi Kesejahteraan Masyarakat merangkap Bendahara. Ini lantaran aparatnya kurang sehingga terpaksa merangkap jabatan," kata Fauzi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengatakan, Pemprov juga menambah seksi fungsional di kelurahan, dari lima menjadi enam seksi. Masalah administrasi kependudukan, kebersihan, kemiskinan, sampai lingkungan hidup akan diselesaikan di kelurahan.

Di sisi lain, urusan izin bangunan dan kesehatan akan lebih difokuskan di kecamatan. Dengan demikian, berbagai masalah sosial lebih mudah dan lebih cepat terselesaikan. Rekstrukturisasi ini, kata Prijanto, agar masyarakat akan dapat menikmati penyelesaian masalah yang lebih cepat. Pemerintah provinsi dan pemerintah kota juga tidak terbebani dengan akumulasi masalah sosial yang memberatkan masyarakat.

Jica pun diterima di Kantor Kelurahan
Gubernur berada di Kelurahan selama setengah hari, mulai pukul 08.00 hingga 13.00 WIB dan termasuk menerima tamu dari Japan International Coorporation Agency (Jica) di ruang Lurah Kenari. "Ini juga kantor saya, dimanapun fungsi gubernur bisa dilaksanakan karena fungsinya adalah untuk melayani masyarakat," kata Fauzi.

Bahkan, dia sempat menerima tamu Deputy Director General Southeast Asia and Pasificc departement Jica, Tanaka Asushi di kantor kelurahan tersebut. Selain Kelurahan Kenari, kelurahan-kelurahan lain juga akan mendapatkan kesempatan menerima Fauzi Bowo berkantor kantor kelurahan masing-masing. "Saya bermaksud secara rutin berkantor di kelurahan, seminggu dua kali, " ujar dia.

Tujuan kegiatan itu, kata dia, salah satunya untuk memeriksa kinerja pegawai kelurahan. Sehingga untuk tujuan itu, kata dia, kepindahan kantor itu tidak akan diberitahukan kepada pegawai kelurahan yang bersangkutan. Kemudian, saya ingin memelihara silaturrahmi dan memberi motivasi kepada aparat kelurahan. "Mereka adalah 'front liner' (garis depan) dalam melayani masyarakat," pungkas dia Fauzi. c89/kpo

Tabel Jumlah RT dan RW

Tabel Jumlah RT, RW

Bulan : Desember2008

Wilayah	Kelurahan	Penduduk			Jumlah RT	Jumlah RW
Jakarta Pusat	44	927.389			4.708	394
Jakarta Utara	31	1.422.452			4.963	427
Jakarta Barat	56	1.634.816			6.376	594
Jakarta Selatan	65	1.892.601			6.126	575
Jakarta Timur	65	2.601.267			7.853	699
Kep. Seribu	6	21.645			119	24
TOTAL	267	8.509.170			30.145	2.713

Sumber : Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya