INFO KELURAHAN

DKI Tambah PNS di Kelurahan
Rabu, 6 Mei 2009 | 04:05 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan penambahan jumlah pegawai negeri sipil di tingkat kelurahan dan kecamatan. Fungsi kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat akan ditingkatkan.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Selasa (5/5) di Jakarta Pusat, mengatakan, mulai pertengahan tahun 2009 sampai 2010, banyak PNS di tubuh Pemprov akan dipindahtugaskan ke semua kelurahan. Penambahan PNS di kelurahan dan kecamatan diperlukan untuk memperpendek rantai birokrasi dalam pelayanan masyarakat.

”Para PNS di kelurahan dan kecamatan akan menjadi garis depan untuk pelayanan masyarakat. Sebagian besar kebutuhan dan masalah masyarakat harus dapat diselesaikan di kelurahan atau kecamatan agar lebih cepat,” kata Fauzi dalam pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat provinsi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan, jumlah PNS di kelurahan yang biasanya hanya 12 orang akan bertambah menjadi 31 orang. Dengan jumlah kelurahan yang mencapai 267 kelurahan, jumlah PNS yang akan dipindah ke kelurahan mencapai 5.073 orang.



Selain penambahan jumlah PNS, Pemprov juga menambah seksi fungsional di kelurahan, dari lima menjadi enam seksi. Masalah administrasi kependudukan, kebersihan, kemiskinan, sampai lingkungan hidup akan diselesaikan di kelurahan.

Di sisi lain, urusan izin bangunan dan kesehatan akan lebih difokuskan di kecamatan. Dengan demikian, berbagai masalah sosial lebih mudah dan lebih cepat terselesaikan.

Dengan sistem ini, kata Prijanto, masyarakat akan dapat menikmati penyelesaian masalah yang lebih cepat. Pemerintah provinsi dan pemerintah kota juga tidak terbebani dengan akumulasi masalah sosial yang memberatkan masyarakat.

PPMK

Selain perombakan birokrasi, Fauzi Bowo juga memerintahkan agar dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dapat dikucurkan pada Juni. Dana Rp 83 miliar itu akan digunakan untuk menggerakkan ekonomi mikro di tingkat kelurahan.

”Pada 2010, dana PPMK harus sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelas ekonomi menengah bawah,” kata Fauzi.

PPMK menjadi andalan DKI Jakarta untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang diperkirakan meningkat seiring dengan krisis ekonomi global. Sudah ada satu koperasi di setiap kelurahan untuk menyalurkan dana PPMK.

”Semua petugas koperasi sudah mendapat pelatihan administrasi untuk menyalurkan dana PPMK. Sistem komputer juga sedang disiapkan dan dana PPMK bakal siap dikucurkan pada Juni,” kata Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UKM DKI Jakarta Ade Suharsono. (ECA)



Kelurahan Ujung Tombak Pemerintahan DKI
By Republika Newsroom
Rabu, 06 Mei 2009 pukul 16:52:00


JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo berkantor di kelurahan untuk pertama kalinya, Rabu (6/5) di Kelurahan Kenari, Salemba, Jakarta Pusat. Ini sebagai langkah pertama menjadikan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di Jakarta.

Fauzi Bowo, mengungkapkan, Pemprov DKI akan melakukan restrukturisasi pegawai negeri sipil (PNS) di tubuh Pemprov DKI. Mulai tahun ini, kata dia, dilakukan penambahan dengan menggeser PNS non jabatan di jajaran birokrsi DKI ke kelurahan dan kecamatan.

Langkah ini, kata dia, diambil untuk memperpendek rantai birokrasi dalam pelayanan masyarakat. "Kelurahan akan kita jadikan ujung tombak pelayanan masyarakat. Jika ujungnya saja tumpul, bagaimana pemerintahan dapat berjalan efektif," ujar dia saat memberi arahan kepada aparat Kelurahan Kenari.

Pasalnya, ujar dia, sebagian besar kebutuhan dan masalah masyarakat sebenarnya berhubungan dengan aparat birokrasi ditingkat kelurahan dan kecamatan. Dia melanjutkan, jumlah PNS di kelurahan yang biasanya hanya 12 orang akan bertambah menjadi 31 orang. Dengan jumlah kelurahan yang mencapai 267 kelurahan.

Dalam kesempatan tersebut, Fauzi menemukan masih adanya rangkap jabatan di setiap kantor kelurahan di Jakarta. Ini yang dapat menyebabkan terhambatnya pelayanan terhadap masyarakat. "Di kelurahan Kenari, misalnyam satu orang masih pegang dua jabatan, Kasi Kesejahteraan Masyarakat merangkap Bendahara. Ini lantaran aparatnya kurang sehingga terpaksa merangkap jabatan," kata Fauzi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengatakan, Pemprov juga menambah seksi fungsional di kelurahan, dari lima menjadi enam seksi. Masalah administrasi kependudukan, kebersihan, kemiskinan, sampai lingkungan hidup akan diselesaikan di kelurahan.

Di sisi lain, urusan izin bangunan dan kesehatan akan lebih difokuskan di kecamatan. Dengan demikian, berbagai masalah sosial lebih mudah dan lebih cepat terselesaikan. Rekstrukturisasi ini, kata Prijanto, agar masyarakat akan dapat menikmati penyelesaian masalah yang lebih cepat. Pemerintah provinsi dan pemerintah kota juga tidak terbebani dengan akumulasi masalah sosial yang memberatkan masyarakat.

Jica pun diterima di Kantor Kelurahan
Gubernur berada di Kelurahan selama setengah hari, mulai pukul 08.00 hingga 13.00 WIB dan termasuk menerima tamu dari Japan International Coorporation Agency (Jica) di ruang Lurah Kenari. "Ini juga kantor saya, dimanapun fungsi gubernur bisa dilaksanakan karena fungsinya adalah untuk melayani masyarakat," kata Fauzi.

Bahkan, dia sempat menerima tamu Deputy Director General Southeast Asia and Pasificc departement Jica, Tanaka Asushi di kantor kelurahan tersebut. Selain Kelurahan Kenari, kelurahan-kelurahan lain juga akan mendapatkan kesempatan menerima Fauzi Bowo berkantor kantor kelurahan masing-masing. "Saya bermaksud secara rutin berkantor di kelurahan, seminggu dua kali, " ujar dia.

Tujuan kegiatan itu, kata dia, salah satunya untuk memeriksa kinerja pegawai kelurahan. Sehingga untuk tujuan itu, kata dia, kepindahan kantor itu tidak akan diberitahukan kepada pegawai kelurahan yang bersangkutan. Kemudian, saya ingin memelihara silaturrahmi dan memberi motivasi kepada aparat kelurahan. "Mereka adalah 'front liner' (garis depan) dalam melayani masyarakat," pungkas dia Fauzi. c89/kpo