BERITA PENTING TERKAIT KESMAS KELURAHAN

2010, Penerima Gakin di Jakbar 37.194 RTS Berdasarkan data Sudin Kesehatan Jakarta Barat yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik), total warga penerima kartu keluarga miskin (Gakin) di Jakarta Barat pada tahun 2008 sebanyak 40.329 RTS (rumah tangga sasaran), atau masih mengacu pada data 2002. Untuk 2009, kemungkinan data itu masih akan digunakan. Sedangkan untuk tahun 2010, total warga penerima Gakin sebanyak 37.194 RTS.

“Sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta no 27/2009 yang dikeluarkan pada bulan Maret, jumlah penerima gakin di Jakbar sebanyak 37.194 RTS,” sebut Kasudin Kesehatan Jakarta Barat, Hj Yenuarti S Arfian didampingi Julia Karnagi, Kasi Pelayanan Kesehatan, Senin (25/5), di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, data tersebut kemungkinan baru akan digunakan pada 2010, karena untuk 2009 hingga kini masih mengacu data lama yakni 40.329 RTS.

Lebih lanjut dipaparkan, warga pemilik kartu Gakin ini digratiskan 100 persen jika berobat ke RSUD atau rumah sakit milik pemerintah, Puskesmas dan 85 rumah sakit swasta lainnya di DKI Jakarta, untuk perawatan di kelas III. “Data kartu Gakin itu dikeluarkan dari BPS, warga yang mempunyai kartu Gakin digratiskan 100 persen, yang bayar Pemda DKI,” jelasnya.

Sedangkan untuk data SKTM (surat keterangan tidak mampu), ia mengaku tak mengetahui berapa ttotal yang sudah dikeluarkan. Pasalnya SKTM itu dikeluarkan di tingkat kelurahan melalui verifikasi pihak Puskesmas setempat. Faktanya, sambung Yenuarti, warga yang menggunakan SKTM untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun Puskesmas lebih banyak dibanding yang menggunakan kartu Gakin. “Hampir 65 persen warga menggunakan SKTM,” ungkapnya.

Padahal, jelas dia, SKTM itu masih berkontribusi atau dikenakan biaya berobat 0 – 50 persen, berbeda dengan kartu Gakin yang free 100 persen. “Masalahnya adalah, warga tidak mau tahu, mereka menganggap SKTM itu sama dengan Gakin atau gratis 100 persen juga,” tuturnya.

Terkait SKTM, Yeni mengakui masih terdapat beberapa kendala, antara lain pihak kelurahan terkadang terlalu mudah mengeluarkan SKTM tanpa melalui survei dan verifikasi yang akurat sehingga jumlahnya terlalu banyak. Selain mereka yang berobat dengan SKTM itu minta free 100 persen, banyak juga warga yang mampu atau orang kaya minta dibuatkan SKTM. “Bahkan ada juga calo (perantara) yang ikut terlibat agar SKTM itu dikeluarkan.”

Untuk itu dia berharap sebaiknya SKTM dibuat setelah ada verifikasi melalui tim survei yang melibatkan RT/RW termasuk kader PKK setempat dengan mengacu kategori miskin, kurang mampu dan mampu. Kategori miskin adalah warga yang berpenghasilan Rp 600 ribu ke bawah per bulan. “Warga dengan kategori ini yang diprioritaskan dapat SKTM dan free 100 persen,” jelas Julia. Sedangkan untuk kategori kurang mampu adalah warga yang berpenghasilan Rp 1 juta ke atas. “Mereka ini tetap kena kontribusi (biaya pengobatan).”

Yeni mengungkapkan, pihaknya sudah menjelaskan masalah SKTM ini kepada Walikota. Ia berharap para lurah lebih teliti lagi dalam mengeluarkan SKTM. “Sebaiknya pak lurah melibatkan pihak Puskemas saat melakukan verifikasi, termasuk bekerjasama dengan RT/RW dan kader PKK ketika survei ke lapangan, karena mereka ini yang paling mengetahui kondisi warga dan lingkungannya,” imbuh Yeni.

PANTI
Jumlah penghuni Panti Laras atau Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 01 Cengkareng di Jalan Kemuning No 17 RT 14/02, Jakarta Barat melebihi kapasitas. Panti yang berkapasitas 250 orang tersebut saat ini dihuni penghuni sebanyak 614 orang. "Saat ini jumlah penghuni yang ada di panti jauh melibihi kapasitas yang ada,” kata Ihud Saputra, Kepala Panti Laras Jakarta Barat, saat menerima kunjungan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Jakarta Barat, Selasa (19/5).

Untuk itu ia berharap gedung di blok teratai dibangun sejak 1972 segera direhab total. "Saya berharap pembangunan gedung bisa secepatnya dilakukan," harapnya. Menurutnya, sejauh ini pihak panti melakukan berbagai hal untuk menyiasati over kapasitas tersebut, antara lain dengan menempatkan penghuni di dalam ruangan-ruangan besar. Untuk satu sel, biasanya diisi 20 hingga 25 orang. "Kalau tidak begitu gedung yang ada tidak akan bisa menampung para penghuni.”

Ia menjelaskan, secara umum kondisi gedung Panti Laras cukup memprihatinkan. Satu dari tiga bangunan yang ada menurutnya harus segera direnovasi. Bangunan tersebut terletak di Blok Teratai tepatnya di sisi sebelah selatan. Kondisi bangunan itu dikhawatirkan akan membahayakan bagi para penghuni panti di blok tersebut yang dihuni sekitar 160 orang. "Kita akui keadaan salah satu gedung di panti laras memang sudah tidak layak lagi. Namun terpaksa tetap kami gunakan karena kapasitas gedung terbatas,” papar Ihud.

Menurutnya, setiap kali turun hujan, bangunan tersebut selalu terendam air. Keadaan gedung tersebut sebenarnya sudah dilaporkan ke Dinas Sosial DKI. Peninjauan juga sudah dilakukan, namun hingga koni belum ada tindak lanjutnya. "Rencananya sih tahun 2009 ini perbaikan akan dilakukan, tapi saya tidak tahu mengapa sampai saat ini belum terealisasi.”

Terlepas dari berbagai kekurangan yang ada di Panti Laras, kegigihan petugas dalam merawat dan membina para penghuni patut diacungi jempol. Petugas yang berjumlah sekitar 10 orang itu tak pernah jenuh membimbing para penghuni yang menderita gangguan jiwa tersebut dengan berbagai kegiatan di antaranya bimbingan rohani dan bermain musik.

Terlepas dari berbagai kekurangan yang ada di Panti Laras, kegigihan petugas dalam merawat dan membina para penghuni patut diacungi jempol. Petugas yang berjumlah sekitar 10 orang tak henti-hentinya membimbing para penderita keterbelakangan mental ini dengan berbagai kegiatan. Diantaranya kegiatan musik dan bimbingan rohani.

Usai mengunjungi Panti Laras Cengkareng, rombongan PMI Jakarta Barat melanjutkan kunjungannya ke Panti Grahita Pegadungan, Kecamatan Kalideres. Di tempat ini, rombongan yang juga terdiri atas para PMR (palang merah remaja) itu bercengkrama dengan para penghuni yang berjumlah sekitar 94 anak-anak cacat ganda/fisik. Selain memberikan bingkisan, rombongan juga menghibur penghuni panti dengan berbagai kegiatan.

DBD
Pemprov DKI Bentuk Tim Khusus Perangi DBD Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi warga DKI Jakarta. Untuk memerangi penyakit berbahaya ini, sejak beberapa tahun lalu Pemprov DKI Jakarta telah mencanangkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 30 menit setiap hari Jumat.

Bahkan kini, tekad perang terhadap DBD kembali digaungkan. Gubernur DKI Jakarta H Fauzi Bowo, ketika pelaksanaan acara PSN di RW 10, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat (15/5) pagi, menyatakan telah membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi sekaligus terjun langsung ke wilayah kelurahan untuk memastikan PSN benar-benar dilakukan setiap Jumat.

Tim khusus tersebut terdiri atas para pejabat seperti kepala dinas, walikota dan pejabat di jajaran pemerintah kota/kabupaten. Mereka diberi kewenangan mengatasi masalah DBD di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai kegiatan perdana tim khusus, Gubernur meminta Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Sukesti Martono, untuk mengunjungi dan memonitor wilayah Jakarta Barat setiap hari Jumat.

“Pak Sukesti harus ada ditengah-tengah warga Jakarta Barat yang sedang melakukan PSN. Apabila DBD di Jakbar masih tinggi, salah satu pejabat yang akan saya tegur adalah pak Sukesti," kata Gubernur.

Selain itu, ia juga menginstruksikan seluruh pejabat di tingkat wilayah Jakarta Barat, antara lain Walikota, asisten Ekonomi, asisten pembangunan, para camat, lurah dan pejabat lainya agar selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. "Ini penting, demi memastikan PSN benar-benar dijalankan," tandas Gubernur.

Menurutnya, untuk memberantas DBD di DKI Jakarta tidak cukup hanya mengandalkan aparat pemerintahan saja, namun dibutuhkan kerja keras dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Pada kesempatan itu Gubernur juga mengimbau semua warga DKI Jakarta agar membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari sekaligus aktif melakukan PSN di lingkungan masing-masing. "Untuk memerangi DBD bersama-sama masyarakat, saya akan terus berkeliling ke semua wilayah DKI Jakarta," katanya.

Sementara itu Ida Bagus Nyoman Banjar, Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, menyebutkan periode Januari - Mei 2009 kasus DBD di DKI Jakarta sebanyak 13.673 kasus, 28 orang di antaranya meninggal dunia. Hingga kini kasus DBD tertinggi se DKI diduduki Jakarta Timur dengan 4.192 kasus, 10 orang meninggal. Disusul Jakarta Selatan 3.214 kasus, 7 meninggal, Jakarta Utara 2.926 kasus, 3 meninggal, Jakarta Pusat 1.706, 4 meninggal.

Sementara Jakarta Barat menjadi wilayah terendah kasus DBD dengan 1.635, 4 orang meninggal. "Sejauh ini Jakarta Barat tercatat sebagai wilayah paling rendah kasus DBD-nya," jelas Banjar. Namun ia tetap khawatirkan kasus DBD di DKI Jakarta masih akan meningkat, apalagi jika warga tidak serius melakukan PSN.

Banjar juga mengungkapkan, saat ini dari 5 wilayah kota administrasi, tercatat 32 kelurahan yang masuk zona merah DBD. Ia memaparkan, keluraha zona merah itu antara lain di Jakarta Timur sebanyak 11 kelurahan, Jakarta Utara 11 kelurahan, Jakarta Selatan 7 keluraha, Jakarta Barat 2 kelurahan dan Jakarta Pusat 1 kelurahan.

Kegiatan PSN di Jelambar Baru dihadiri Walikota Jakarta Barat H M Djoko Ramadhan beserta jajaranya, pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta serta ratusan warga. Pada kesempatan itu Gubernur maggelar dialog dengan warga, memberikan bantuan dan meninjau Puskesmas setempat.

140 Ibu Muda Dapat Layanan KB Gratis Kantor Keluarga Berencana (KKB) Jakarta Barat menggelar program Semarak KB di sejumlah wilayah kelurahan dan kecamatan. Program bertujuan untuk melayani pemasangan alat KB gratis bagi keluarga tak mampu yang diselenggarakan di puskesmas setempat demi menekan angka pertumbuhan penduduk yang terus melonjak.

Kegiatan yang paling akhir dilaksanakan KKB Jakarta Barat berlokasi di Puskesmas Palmerah I, kemarin. Sebanyak 140 ibu muda dari wilayah Kecamatan Palmerah mendapat layanan pemasangan alat kontrasepsi gratis. Layanan yang diberikan antara lain pemasangan implan, spiral IUD dan suntik. Petugas juga memberikan kondom gratis bagi pasangan yang membutuhkan.

“Dari Januari hingga April 2009, akseptor KB dari keluarga tak mampu di Jakarta Barat yang terlayani sudah mencapai 31.164 orang atau sekitar 38 persen dari target sebesar 81.151 orang,” papar Ratih Handayani, Kasubid Peran Serta Masyarakat Kantor Keluarga Berencana Jakarta Barat. Dia optimistis hingga akhir tahun nanti, pihaknya dapat melampaui target karena berbagai penyuluhan terus dilakukan di seluruh wilayah Jakarta Barat.

Salah satu akseptor yang menjalani pemasangan alat KB mengaku suaminya kurang peduli terhadap pentingnya ber KB. “Suami saya nggak sayang buang uang buat beli rokok, tapi kalau buat beli kondom alasannya nggak punya duit. Jadi, mumpung lagi gratis mendingan saya ber-KB supaya tidak banyak anak,” tutur Ny Nuriyah, warga Palmerah yang memiliki tiga anak kecil.

Menurut Ratih kesadaran kaum wanita terhadap perlunya mengikuti program KB jauh lebih baik dibandingkan pria. Namun masih banyak kalangan istri dari keluarga tak mampu kurang peduli terhadap KB sehingga pihaknya bersama kader di tingkat RT/RW, kelurahan maupun kecamatan harus bekerja keras menyadarkan mereka untuk merencanakan kelahiran anak. “Salah satu upayanya adalah menggelar program Semarak KB Jakarta Barat yang memberi layanan gratis kepada pasangan usia subur,” tambah Ratih.

Pihaknya sebenarnya juga melayani kaum suami yang mau ber KB dengan cara vasektomi, namun pesertanya sangat minim. “Selama empat bulan ini baru 18 pria yang mau menjalani vasektomi gratis, padahal targetnya 455 orang,” sebutnya. Jadi, penyuluhan KB kepada kaum suami harus lebih digalakkan. Padahal untuk vasektomi hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit, tidak berpengaruh pada hubungan seks, dan sewaktu-waktu bisa dilepas lagi.

Tamiflu Siap di tiap Puskesmas

Setelah melakukan penyemprotan desinfektan terhadap kandang tempat karantina rumah potong hewan (RPH) babi Kapuk, Cengkareng, berikut truk pengangkut dan babi yang baru datang dari daerah agar steril dari berbagai virus, Pemkot Jakarta Barat juga telah menyiapkan tamiflu (obat antivirus influenza yang oleh WHO direkomendasikan untuk penanganan infeksi virus flu burung) dari pemerintah di seluruh Puskesmas. Langkah tersebut sebagai antisipasi penularan virus flu babi, meski hingga kini kasusnya tidak ada di Indonesia.

”Setiap Puskesmas sudah diberikan sedikitnya 100 tablet tamiflu,” sebut Kasudin Kesehatan Jakarta Barat, Hj Yenuarti S Arfian, ketika dihubungi wartawan, Selasa (5/5). Menurutnya, selain melakukan pemantauan, pihaknya melalui petugas puskesmas akan memeriksa warga yang baru datang dari luar negeri termasuk para TKW (Tenaga Kerja Wanita). “Petugas Puskesmas diberikan pelatihan untuk meminta informasi warga yang baru tiba di tanah air dan kunjungannya ke luar negeri.”

Menanggapi limbah Rumah Potong Hewan (RPH) babi Kapuk, pihaknya sudah meminta pihak pengelola agar tidak membuang limbah pemotongan ke saluran air. Para pekerja jagal/pemotong babi juga diminta mengenakan kelengkapan peralatan.

Diungkapkan, saat tim gabungan Pemkot Jakbar yang melibatkan Sudin Kesehatan, Kantor Pengelola Lingkungan Hidup (KLH), Sudin Peternakan dan Perikanan, Puskesmas dan aparat wilayah setempat melakukan penelitian pada 28 April lalu, kondisi RPH cukup memprihatinkan.

Dipaparkan, bekas potongan babi termasuk darah dialirkan ke saluran air lingkungan warga, para pekerjanya tidak menggunakan masker, sepatu boot dan sarung tangan. ”Meskipun tidak menularkan virus flu babi, tapi bisa menimbulkan dampak lainnya. Dan flu babi ditularkan dari lendir dan bersin,” jelas Yeni.

Selain itu, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di RPH tersebut juga sudah lama tidak berfungsi dan kolam penampungan limbahnya juga tak terawat. Padahal jumlah babi yang dipotong sekitar 450 ekor per hari, dari kebutuhan daging babi di DKI Jakarta yang mencapai 900 ekor per hari.

Terkait kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), berdasarkan data Sudin Kesehatan Jakbar, periode Januari hingga April 2009 total kasus DBD sebanyak 1.377 kasus, 4 di antaranya meninggal dunia. Kecamatan Kebon Keruk masih tercatat sebagai kecamatan tertinggi DBD yakni 305 kasus, disusul Kecamatan Palmerah 268 kasus. Sedangkan Kecamatan Kalideres tercatat kecamatan dengan kasus terendah yakni 71 kasus.

Untuk itu, seluruh masyarakat diingatkan agar tetap mewaspadai DBD dengan cara menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS) setiap hari. Ia juga mengimbau masyarakat tetap aktif melakukan aksi pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di lingkungan masing-masing. “Jadi jangan hanya mengandalkan Jumantik (juru pemantau jentik) dan petugas saja," imbuhnya.

Dijelaskan, jentik nyamuk aedes aegypti bisa berkembangbiak dari genangan atau tempat penampungan air bersih seperti air kulkas, pot bunga dan lainnya. "Seperti di Kebon Jeruk yang banyak terdapat pedagang tanaman hias, karena setiap hari disiram bisa menimbulkan genangan di pot atau di daun tanaman hias. Untuk itu harus setiap hari dibersihkan,” jelas Yeni.

Pemkot Jakbar Semprot Desinfektan RPH babi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Selasa (28/4) melakukan penyemprotan desinfektan terhadap kandang tempat karantina rumah potong hewan (RPH) babi, di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng. Selain kandang, petugas juga menyemprot truk pengangkut dan babi yang baru datang dari daerah agar steril dari berbagai virus. Langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu antisipasi penyebaran virus flu babi.

Pemkot Jakarta Barat mengambil langkah cepat meski hingga saat ini tidak ada kasus flu babi di Indonesia. Selain menyemprot desinfektan, atas instruksi Walikota Jakarta Barat H M Djoko Ramadhan juga diterjunkan tim terpadu ke RPH babi Kapuk untuk melakukan penelitian menyeluruh termasuk permasalahan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL-nya).

Tim terpadu terdiri atas berbagai unsur, antara lain Sudin Kesehatan, Kantor Pengelola Lingkungan Hidup (KLH), Sudin Peternakan dan Perikanan, Puskesmas dan aparat wilayah setempat. Ketika memasuki bagian dalam RPH babi, tim terpadu dilengkapi masker, seragam khusus warna putih dan menggunakan sepatu boot. ”Petugas akan melakukan pengecekan rutin terhadap babi yang datang ke RPH untuk dipotong,” ujar Kasudin Peternakan dan Perikanan Jakbar, Kusdiana.

Kepala KLH Jakarta Barat Yosiono Supalal, mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian pekan lalu, IPAL di RPH babi Kapuk sudah lama tidak berfungsi. Pihaknya mendapati IPAL di RPH babi itu sudah ditumbuhi alang-alang setinggi 30 centimeter, kolamnya dicemari kotoran dan pompa yang ada tak bergfungsi. ”Jika berfungsi tidak akan ada rumput dan tidak menimbulkan pencemaran bau yang tidak enak,” jelas Yosi didampingi Lurah Kapuk, Junaedi.

Atas temuan itu pihaknya telah memberikan peringatan kepada pengelola RPH babi untuk segera memperbaiki IPAL-nya. Jika tak dilakukan, akan diberikan sanksi administratif dan penutupan IPAL. ”Kami sudah buat berita acara yang ditandatangani Kepala RPH, diberi waktu satu bulan untuk membenahi IPAL. Setelah itu limbah cairnya akan dicek kembali di lab, jika tak memenuhi standar baku mutu akan ditutup IPAL-nya,” papar Yosi.

Terkait virus flu babi, Kasudin Kesehatan Jakbar Yenuarti, menjelaskan meski saat ini di Indonesia kasusnya tidak ada namun masyarakat diminta tetap mewaspadainya. “Gubernur berpesan masyarakat jangan panik, namun harus tetap mewaspadainya,” ujar Yeni. Selain itu, ia mengimbau seluruh masyarakat agar menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk menghindari serangan berbagai virus, termasuk virus babi. “PHBS cara paling sederhana dan efektif untuk menghindari berbagai ancaman penyakit.”

Sementara itu, Kepala RPH babi Kapuk, Widanardi, menyebutkan babi yang dipotong berkisar 450 ekor per hari. Daging babi tersebut untuk kebutuhan seluruh DKI Jakarta yang mencapai 900 ekor per hari, selebihnya dari daerah lain. Menurutnya, babi yang masuk ke RPH itu umumnya berasal dari Yogyakarta dan Jawa Tengah termasuk Purwokerto dan Tegal, sisanya dari Medan, Pontianak dan lainnya. Babi-babi yang baru datang dikarantina terlebih dulu maksimal tiga hari sebelum dipotong. ”Ada dua tempat karantina dengan kapasitas 1.000 ekor,” sebut Widanardi.

Gubernur Imbau Warga Tak Mampu Urus Dokumen Kesehatan Untuk memudahkan pelayanan kesehatan, segenap warga DKI Jakarta khususnya yang kurang mampu diimbau mempersiapkan dokumen yang diperlukan sejak dini. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, terkait keluhan warga yang kesulitan mendapat pengobatan gratis di rumah sakit karena tak memiliki kartu Keluarga Miskin (Gakin) maupun Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Untuk itu bagi warga kurang mampu diminta segera mengurus dokumen yang diperlukan, sehingga saat salah satu anggota keluarga ada yang sakit dan membutuhkan pengobatan tidak kerepotan. "Jangan sampai baru mempersiapkan dokumen saat sudah sakit parah, karena akan sangat merepotkan," imbuh Gubernur, saat monitoring dan evaluasi pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 30 menit, di Jl Kali Irigasi, RW 03, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jumat (24/4) pagi.

Gubernur juga meminta seluruh warga DKI senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan masing-masing. Menurutnya, dengan PHBS segala jenis penyakit bisa diminimalisir. Caranya antara lain dengan menjaga kebersihan lingkungan, aktif melakukan PSN dan mengkonsumsi makanan yang sehat. "Melakukan pencegahan sebenarnya pengobatan penyakit yang paling efektif,” ujar Gubernur didampingi Walikota Jakarta Barat H M Djoko Ramadhan dan pejabat lainnya.

Pada kesempatan itu, Dien Emawati, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, juga mengimbau seluruh warga DKI Jakarta tetap mewaspadai ancaman penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) karena masa endemi diperkirakan masih akan berlanjut hingga Mei mendatang. "PSN di tiap lingkungan harus terus ditingkatkan," ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI, jumlah kasus DBD di wilayah DKI Jakarta periode Januari-April 2009 mencapai 10.471 kasus dengan jumlah meninggal mencapai 22 orang. Kasus tertinggi di Jakarta Timur yakni 3.167 kasus. Diikuti Jakarta Selatan 2.598 kasus, Jakarta Utara 2.151 kasus, Jakarta Barat 1.290 kasus dan Jakarta Pusat 1.265 kasus.

Sementara itu, saat sesi dialog, warga Kelurahan Kapuk mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng yang dinilai kurang memperhatikan pasien dari kalangan tidak mampu. Menurut warga, pihak RSUD Cengkareng sering menolak warga yang ingin berobat dengan alasan terbatasnya kapasitas rumah sakit.

"Kami ingin tahu, sebenarnya RSUD Cengkareng itu milik swasta atau pemerintah sih, kok kita sering kesulitan kalau mau berobat," keluh Endang, salah seorang warga Kapuk. Menurutnya, selama ini banyak warga Kapuk khususnya yang kurang mampu ditolak berobat di RSUD Cengkareng.

Akibatnya, sambung Endang, berbagai pertanyaan sering muncul antara lain tentang status RSUD Cengkareng, apakah milik pemerintah atau milik swasta. "Kalau milik pemerintah seharusnya mengutamakan pasien yang kurang mampu seperti kebanyakan warga di Kapuk," tukas Endang yang juga menjabat sebagai Ketua PKK Kelurahan Kapuk.

Ia mengaku keluhan terkait RSUD Cengkareng sengaja disampaiakan kepada Gubernur agar persoalan warga kurang mampu yang sering ditolak berobat bisa secepatnya teratasi. "Kami berharap setelah Gubernur mengetahui banyak warga yang ditolak saat berobat, perlakuan RSUD Cengkareng bisa berubah.”

Menanggapi keluhan tersebut, Dirut RSUD Cengkareng Nur Abadi yang turut hadir pada acara tersebut membantah pihak RSUD Cengkareng menolak warga kurang mampu yang hendak berobat. Kalaupun ada warga yang tidak diterima berobat, penyebabnya tidak lain karena terbatasnya kapasitas RSUD Cengkareng. Ia mengungkapkan selama ini jumlah pasien yang berobat memang jauh melebihi kapasitas rumah sakit. "Kita tidak pernah berniat menolak pasien yang berobat ke RSUD Cengkareng. Tapi kebetulan kapasitasnya memang terbatas," kata Nur Abadi.

Warga Kebon Jeruk Bertekad Hapus Predikat Zona Merah DBD Bertekad melepas predikat zona merah DBD yang jadi langganan tiap tahun, aparat dan warga Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat menggalakkan aksi pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Rumah yang ditemukan ada jentik nyamuk aedes aegypti dekberikan sanksi berupa denda membeli pohon lavender dan dipasang bendera bergambar nyamuk.

Sebanyak 130 petugas juru pemantau jentik (jumantik) makin aktif mendatangi rumah-rumah warga. Jika ada jentik, mereka langsung melapor ke RT/RW maupun kelurahan untuk diberikan tindakan. “Hingga saat ini sudah terdapat 40 warga yang dikenakan denda membeli pohon pengusir nyamuk dan dipermalukan rumahnya dipasangi bendera nyamuk,” ungkap Lurah Kebon Jeruk, M Yahya, pada acara penyuluhan terhadap kader jumantik dari seluruh RT/RW, kemarin.

Menurutnya, sejak diterapkan aturan internal RT/RW tersebut, jumlah kasus DBD di wilayahnya menurun drastis. Padahal sebelumnya tiap tahun wilayah ini selalu masuk peringkat pertama di tingkat kota Jakarta Barat dalam jumlah terbesar penderita DBD. “Memang wabah DBD di sini belum bisa diberantas sampai tuntas. Berdasarkan data dari Januari hingga April 2009, masih terdapat 40 kasus. Tapi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu jumlahnya mencapai 211 kasus,” tambah Yahya.

Perangkat lurah beserta petugas jumantik dan tokoh masyarakat optimistis dapat melepas predikat zona merah DBD. “Warga makin sadar pentingnya melakukan PSN di lingkungan masing-masing, minimal tiap Jumat pagi,” kata Hadi, petugas jumantik yang dapat honor Rp 17.500per minggu. Ia juga mengusulkan untuk memberantas jentik di saluran air dapat dilakukan menggunakan strum aki, seperti orang mencari ikan. “Hasilnya sangat efektif, tapi butuh modal cukup mahal. Barangkali bisa diusahakan kelurahan atau sumbangan donatur,” tambahnya.

Selain itu, maraknya kasus DBD di wilayah ini diperkirakan banyaknya pot kembang teratai yang menggunakan air sehingga jadi sarang nyamuk. Mestinya, para petani pedagang tanaman hias di wilayah itu diwajibkan menaruh ikan cere atau cupang sawah di tiap pot berair.

Ia menjelaskan, bukti bahwa pihak RSUD Cengkareng tidak menolak pasien antara lain disediakanya 25 tempat tidur bagi pasien yang memiliki SKTM dan kartu Gakin. Selain itu pihaknya juga menyediakan 5 alat cuci darah bagi pasien tidak mampu, serta 5 ruang gawat darurat bagi pasien anak-anak. Bahkan RSUD Cengkareng berencana menambah kapasitas tempat tidur, dari 250 yang ada saat ini menjadi 350 tempat tidur. Dengan penambahan itu, tentunya jatah bagi pasien kurang mampu bisa bertambah. "Mudah-mudahan pada tahun 2010 nanti rencana itu sudah bisa terealisasi," harap Nur Abadi

Liputan : AJI